34.420 kepala keluarga (KK) Dilambar Di Verivali

10

Headlinelampung.com, Lampung Barat – Verifikasi dan Validasi (Verivali) Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai dilakukan, hasil final dari data yang diverifikasi tersebut nantinya akan menjadi acuan pemerintah pusat dalam merealisasikan Bantuan Sosial (Bansos).

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Sopan Sopian mengatakan, dalam Verivali tersebut pihaknya melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kecamatan, kemudian operator sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks NG) di tingkat pekon, sehingga proses Verivali tahun 2019 ini diharapkan lebih optimal lagi, dan menghasilkan data-data riil sesuai dengan kondisi (perekonomian) masyarakat sebenarnya.

”Total yang dilakukan Verivali sebanyak 34.420 kepala keluarga (KK) sesuai dengan DTKS, Verivali ini dilaksanakan mengingat masih banyak data yang tidak sesuai, misalnya ada warga yang harusnya masuk DTKS ternyata tidak, dan yang dinilai telah mampu secara ekonomi malah masuk data, dengan adanya Verivali tersebut maka akan dihasilkan data yang sebenarnya, dan akan mengakomodir kemungkinan –kemungkinan adanya warga yang tidak masuk DTKS dan dinilai layak,” ungkap Sopian, didampingi Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin Darwin Hasni, di ruang kerjanya Kamis (3/10).

BACA JUGA:  Polres Lampung Barat Bagikan Masker dan Sabun Cair ke Masyarakat di Daerah Pegunungan

Namun Sopian menegaskan, dalam menentukan warga layak atau tidak masuk dalam DTKS sebagai acuan dalam menerima Bansos, bukan tim Verivali di lapangan atau Dinsos, melainkan akan ditentukan pemerintah pusat melalui SIKS-NG, sehingga ketika nantinya ada warga yang sebelumnya masuk DTKS dan ternyata nantinya tidak lagi, itu bukan kebijakan tim Verivali atau pemerintah daerah, melainkan hasil penyaringan yang dilakukan pemerintah pusat melalui aplikasi.

“Hasil Verivali operator SIG-NG di tingkat pekon, yang diawali pengisian form, kemudian input ofline, dan disampaikan ke operator SIKS-NG di tingkat kabupaten untuk di input ke pusat melalui online, jadi nantinya berdasarkan hasil input data yang dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan, maka akan ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan penyaringan oleh aplikasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos),” Ungkapnya.

BACA JUGA:  Mediasi Konflik PT TOP dengan Warga, Bupati Lampung Barat : Boleh Menuntut, tapi Jangan Menghambat

Bulan Mei lalu pihaknya melaksanakan pelatihan SIKS-NG , kami menghadirkan peratin se Lambar dan lurah, kemudian operator SIKS-NG pekon, pada saat itu ditekankan Verivali harus sesuai sesuai kondisi di lapangan, sehingga kedepannya kami berharap DTKS semakin baik dan sesuai kondisi sebenarnya.

”Untuk finalisasi Verivali dijadwalkan bulan Oktober ini, karena itu kami berharap seluruh operator SIKS-NG pekon bisa segera menyampaikan ke operator kabupaten sehingga bisa diteruskan ke pusat, karena ini akan menjadi acuan dalam penyaluran Bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya,” pungkasnya (Hendri)