Hipdes Desak Plt Bupati dan DPRD Batalkan Bimtek Kades dan Sekdes

75

Headlinelampung.com, Lampung Utara – Himpunan Pemuda Desa (Hipdes) kabupaten Lampung Utara menyikapi agenda Apdesi Lampura yang berencana akan mengadakan Bimtek untuk seluruh kades se-Lampung Utara ke Bali pada tanggal 20-23 November dan Bimtek sekdes ke Yogyakarta pada tanggal 03-06 Desember 2019 mendatang ini.

Ketua Hipdes Lampura, Ade Chandra Pasawarda,SH. Meminta kepada Plt Bupati Lampura, Budi Utomo, untuk segera membatalkan kegiatan seluruh Bimtek Kades, Sekdes dan seluruh aparatur desa yang selalu di agendakan di luar kota. Sabtu (2/11)

Diketahui, anggaran yang akan mereka tarik dari 232 desa itu mutlak bersumber dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019.

” Untuk Bimtek kepala desa (Kades) yang bertujuan ke daerah Bali akan di tarik setoran sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bila di kalikan 232 desa maka uang yang akan di ambil mencapai sebesar Rp.2.668.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah). Lalu, untuk seketaris desa (Sekdes) yang akan pergi ke daerah Yogyakarta akan di tarik setoran sebesar Rp.8.000.000,- Bila di kali 232 sekdes maka jumlah nya mencapai Rp.1.856.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) betapa fantastisnya anggaran desa yang akan di bawa keluar dari kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.4.524.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah),”papar, Ade Chandra, Ketua Hipdes Lampura.

BACA JUGA:  Posko Terpadu Gugus Covid-19 Lampura Sudah Bagikan 377 Paket Sembako

Sementara, dari hasil Bimtek yang sudah-sudah, Ade Chandra menilai sangat kurang efektip dan di duga hanya menjadi ajang korupsi Apdesi dan Lembaga pelatihan, bahkan kegiatan Bimtek yang sebelumnya terkesan hanya fokus jalan-jalan dan menguras anggaran desa saja.

” Sejauh ini yang kami ketahui Apdesi Lampura ini selalu tidak ada koordinasi dengan Dinas PMD, Inspektorat , TA , dan Pendamping Desa, dalam melakukan kegiatan Bimtek. Tak hanya itu, setelah kami kroscek para materi Bimtek itu banyak pemateri dari Lampung Utara yang akan mengisi dalam kegiatan Bimtek tersebut, Ini kan mubazir dan tidak tepat sasaran,”ungkapnya.

BACA JUGA:  Aliansi Masyarakat Lampung Utara Bergerak Aksi Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, Ini Janji Ketua DPRD

Melalui dasar-dasar pemikiran tersebut, Ade Chandra meminta untuk dapat Hearing (Rapat dengar pendapat) bersama DPRD Lampura mengenai Bimtek tersebut, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa se-Lampung Utara.

“Kita akan sampaikan pendapat ini kepada Plt Bupati dan 45 wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPRD Lampura ini,”pungkasnya. (Ta.Rasul)