Oknum PNS di Tulang Bawang Lampung Jadi Bandar Narkoba

19

HEADLINELAMPUNG, TULANG BAWANG – Sebagai abdi negara, perbuatan oknum PNS/ASN ini sangat tidak patut dicontoh.

Sebab, bukannya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat, namun justru menjadi bandar narkoba jenis sabu.

Aparat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tulang Bawang (Tuba) Lampung menciduk oknum PNS yang beraksi di wilayah hukumnya.

Identitas oknum PNS tersebut berinisial FA als FR (38), warga Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang.

Kasat Narkoba AKP Boby Yulfia mewakili Kapolres Tuba, AKBP Andy Siswantoro, mengatakan, oknum PNS yang menjadi bandar narkoba tersebut ditangkap pada Senin (09/03/2020) sekira pukul 19.30 WIB, saat sedang berada di kediamannya.

BACA JUGA:  Koramil 426-03/Rawajitu Terima Kunjungan Kerja Dandim 0426 Tulang Bawang

“Penangkapan terhadap oknum PNS tersebut berdasarkan informasi dari warga, yang mengatakan di rumahnya sering dijadikan tempat transaksi narkoba,” ujar AKP Boby, Rabu (11/03/2020).

Berbekal informasi tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenarannya.

“Setelah dipastikan oknum PNS tersebut sedang berada di rumahnya, petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan,” jelas AKP Boby.

Hasilnya, selain menangkap oknum PNS tersebut, turut disita barang bukti (BB) berupa empat bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,26 gram, dua plastik masing-masing berisi beberapa plastik klip kosong, tiga pipet yang ujungnya runcing untuk sendok sabu, timbangan digital merk CHQ HWW warna hitam, ponsel merk Samsung warna hitam dan dompet kecil warna hitam.

BACA JUGA:  Asyik Bermain Judi, Lima Warga Ditangkap Tekab 308 Polres Tuba

“Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Tuba dan akan dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” terang AKP Boby.

Ancaman hukumannya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 Miliar. (*/nando)