Keuangan Masih Carut Marut, Plt Bupati Lampura Diharap Tidak Lirik Pejabat dari Luar

31

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG UTARA – Posisi pejabat Asisten II Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) Lekok, sebagai salah satu bakal calon Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, mulai menjadi perbincangan hangat.

Selain menimbulkan pro-kontra, Lekok dinilai lebih cakap lebih dulu menduduki jabatan Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten setempat. Sebelum kemudian menduduki jabatan Sekdakab Lampung Utara.

“Saya berharap yang akan mengisi posisi sekda Lampura kedepan orang-orang pilihan yang betul-betul paham dan mengerti benar kultur masyarakat setempat. Dan itu masih banyak sekali potensi pejabat terbaik Lampura dan tidak perlu melirik dari daerah lain,” ujar mantan anggota DPRD Lampung Utara periode 2009-2014 Hasnizal, kepada Headlinelampung, Kamis (26/3/2020).

BACA JUGA:  Sat Samapta Polres Pesawaran Berikan Kemampuan Dalmas kepada Baja

Hasnizal mengatakan, dengan terpilihnya pejabat terbaik Lampura, kita berharap Lampura kedepan lebih kondusif lagi dalam membangun Lampura kedepan.

“Mengingat kondisi keuangan Lampura sangat tidak mendukung. Oleh karnanya kita sangat berharap pejabat Sekdakab yang betul-betul bisa didukung masyarakat,” tegas Pangeran Macan Negara panggilan akrab Hasnizal.

Sementara, Ketua Garda Nasdem Lampura Syabirin Samad menyarankan, sebaiknya PLT Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengambil langkah dan kebijakan yang terbaik.

Menurut pemikirannya, lanjut Syabirin, sebagai Stakeholder masyarakat Lampung Utara, dirinya menghimbau jangan pula dan menolak kehadiran Drs Lekok masuk Lampung Utara karena kita juga memerlukan pemikiran beliau.

BACA JUGA:  Wabup Fauzi Buka Rapat Persiapan Verifikasi STBM Award 2021

“Alangkah baiknya Drs Lekok kita tempatkan diposisi BPKAD karena situasi dan kondisi keuangan di Lampung Utara belum begitu baik sejak 2018. Dengan adanya beliau ke Lampung Utara beliau telah memberikan yang terbaik menata keuangan yang masih belum sehat sesuai dengan keahlian beliau,” jelas Syabirin.

“Intinya kita setuju dan tidak menolak. Jika terpaksa tempatkan dulu sebagai Kepala BPKAD. Jika memungkinkan baru promosi menjadi Sekdakab. Itu penting untuk penyesuaian diri kembali dan membantu pembenahan kondisi keuangan yang masih carut marut,” paparnya. (rasul/dra)