Warga Tanggamus Tidak Ada Berstatus PDP Corona

23

HEADLINELAMPUNG, TANGGAMUS-Bupati Tanggamus, Dewi Handajani menyatakan, kabupaten yang dipimpinya tidak ada yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus Corona atau Covid-19.

Informasi itu, disampaikan Bupati Dewi kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi saat rapat koordinasi (Rakor) antisipasi penyebaran Covid-19, melalui video conference, Jumat (3/4/2020) lalu.

Dalam rakor tersebut, Bupati Dewi menyatakan, terkait Covid-19 pertanggal 3 April 2020 warga Tanggamus yang berstatus Orang Dalam Resiko (ODR) sebayak 3.595 warga, dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 152 warga.

Namun, lanjut dia, warga Kabupaten Tanggamus yang berstatus PDP Corona tidak ada.

“Saat ini warga Tanggamus tidak ada yang berstatus PDP. Mudah-mudahan, sampai corona ini hilang,” kata Dewi.

Dalam Rakor Bupati Tanggamus juga menjelaskan, upaya yang sudah dilakukan untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19. Diantaranya, telah mengeluarkan surat pernyataan Siaga Darurat pada 17 Maret 2020, dan pada 19 Maret ditingkatkan menjadi Tanggap Darurat.

Kemudian, kata Dewi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif sampai ketingkat Desa/Pekon dan melibatkan semua unsur baik itu aparat, kesehatan Forkopimda, termasuk tokoh masyarakat.

BACA JUGA:  Kapolres Lampung Utara Buka Pelatihan Tracer Covid-19 untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas

Namun, Dewi mengakui adanya peningkatan yang cukup signifikan di Tanggamus untuk status ODR dan ODP Corona, karena banyaknya warga Tanggamus yang berada diluar atau merantau kembali ke Kabupaten Tanggamus

“Tapi untuk mengantisipasinya, Pemkab Tanggamus melakukan langkah strategis yakni, mendirikan Pos Pantau di wilayah perbatasan,” ujarnya.

Sementara itu, kata Dewi terkait alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 telah menyiapkan dana sebesar Rp54. 836.570.000.

Menurut dia, dana itu digunakan untuk berbagai macam kepentingan terkait virus Corona, termasuk juga antisipasi apabila kondisi tertentu keperluaan, dan bantuan sosial kepada masyarakat.

“Bantuan itu diberikan, khususnya bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan baik itu BPMT, PKH. Sehingga, tidak ada warga di Kabupaten Tanggamus yang tidak diperhatikan kesejahteraannya,” tukasnya.

Dikatakan dia, anggaran itu dipersiapkan untuk 3 bulan kedepan yakni, bulan April, Mei dan Juni.

Dijelaskanya, Pemkab Tanggamus menjalin kebijakan yang sesuai dengan kewenangan untuk membebaskan retribusi baik itu pajak restoran, hotel, hiburan, pajak dan retribusi parkir mulai diberlakukan Pada 1 April sampai 29 Mei 2020.

BACA JUGA:  Curah Hujan Meningkat, BMKG Lampung Imbau Masyarakat Waspada

Selain itu, akan mengkaji membebaskan PBB masyarakat dimana yang saat ini masih dalam proses pembahasan.

Dewi juga mengatakan, Pemkab Tanggamus secara gencar melakukan visualisasi dan edukasi melalui audio, visualisasi vidio yang disampaikan langsung pada masyarakat sampai
tingkat bawah.

Selanjutnya, untuk operasional ambulance Kabupaten Tanggamus sudah memiliki ambulan desa yang dipergunakan juga untuk mensosialisasikan tentang Corona.

Bahkan, kata Bupati Tanggamus untuk persiapan lahan pemakaman apa bila ada warga pasien positif Covid-19 meninggal, pemkab sudah menyiapkan lokasinya yang jauh dari pemukiman masyarakat.

Sementara itu, dalam Rakor antisipasi penyebaran Covid-19, melalui video conference, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Tanggamus yang menganggarkan dana Rp54 miliar dalam menangani kasus virus Corona.

” Ini bukti keseriusan Pemkab Tanggamus dalam menghadapi Covid-19,” kata Arinal.

Ditambahkan dia, Pemprov Lampung akan menggulirkan bantuan beras sebanyak 200 ton untuk kabupaten/kota se-Lampung. Dan, bantuan beras tersebut diperuntukkan bagi warga yang terdampak virus Corona. (Andi/rls)