HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Di saat bencana wabah Covid-19 ini, DPRD Kota Bandar Lampung meminta pemkot setempat menyetop proses pengukuran lahan di kawasan yang akan dibangun jalan layang (flyover), dan underpass, yakni Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Ki Maja dan Jalan Padjajaran.
“Pemerintah seharusnya mengetahui SOP penanganan Covid-19. Kenapa justru melakukan kegiatan yang bisa memancing pengumpulan massa,” ujar Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, Rabu (08/04/2020).
Dia meminta Pemkot Bandar Lampung mengedepankan nurani di masa pandemi global saat ini.
“Di mana nuraninya. Pemerintah pusat sudah memberi penegasan soal kegiatan-kegiatan yang bisa menghambat penanganan wabah ini,” tukas Wiyadi.
Terpisah, Koordinator Paguyuban Warga Jalan Urip Sumohardjo, Dicky Pratowo, juga menyesalkan ‘manuver’ yang dilakukan tim pengukuran lahan terdampak flyover dan underpass di kawasan kediamannya tersebut.
“Warga sebetulnya sudah mulai tenang, karena dipikir ada penundaan dan proses dialog masih terus berjalan. Tapi tiba-tiba ada pengukuran,” ungkapnya.
Dicky mengatakan aksi pengukuran tersebut akhirnya disetop Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat, karena massa mulai berkerumun dan mengeluarkan pernyataan-pernyatan penolakan.
Selain itu, secara swadaya, warga mulai menempelkan spanduk-spanduk penolakan soal pembangunan flyover dan underpass di rumahnya masing-masing.
“Saya dukung pemerintah, tapi jangan saya dijadikan korban pembangunan,” tulis warga di spanduk yang dipasang di gerai Deta Tailor, Jalan Urip Sumohardjo (*/sandi)
