Pemprov Lampung Vidcon dengan Mendagri, Tito Instruksikan Alokasi Anggaran Kegiatan

24

HEADLINE LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Pemprov Lampung melakukan rapat koordinasi melalui video conference bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPK Firli Bahuri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) diruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu pagi (8/4/2020).

Video conference bersama Mendagri Tito Karnavian dipimpin langsung Sekprov Lampung Fahrizal Darminto didampingi Inpektur Inspektorat Lampung Adi Erlansyah, Karo Hukum Zulfikar, Kadis Kominfotik Lampung Achmad Chrisna Putra.

“Adapun video conference tersebut dilakukan dalam rangka pembahasan langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19.

BACA JUGA:  Kabidhumas Polda Lampung Reaktif Covid-19, Ini Kata Jubir TGTPP

Tito Karnavian, menjelaskan bahwa dalam instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, diantaranya adalah dengan melakukan percepatan penggunaan alokasi Anggaran Kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas, serta melakukan koordinasi dengan Forkopimda, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Agama, ” kata dia

Disisi lain, Pemprov Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Lampung, Minhairin, telah melakukan pemangkasan kegiatan SKPD di Provinsi Lampung akibat wabah Corona.

BACA JUGA:  Pemprov Umumkan Top 10 Brand Kopi Bubuk Robusta Lampung

Bahkan menurutnya pemangkasan ini juga tak hanya disebabkan wabah Corona saja, tapi akan ada lagi, untuk mendongkrak PAD.

“Sebenarnya bukan saja masalah Covid-19 saja, tapi perlu juga mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya pajak daerah baik bersumber dari perimbangan dan PAD,” kata Minhairin, Senin (6/4/2020).

Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung melalui satu kepala bidang, membenarkan anggaran di dinasnya ada pemangkasan. Selain itu, kegiatan dihapuskan.

“Sekarang sedang disusun Bappeda Lampung bersama tim anggaran. Semuanya terdampak. Bahkan pusat juga 50 persen mengalami pemangkasan,” ungkap dia, yang enggan namanya ditulis. (*/Ayu)