Bupati Pesibar Lampung Sampaikan LKPj Kepala Daerah Tahun 2019

19

HEADLINELAMPUNG, PESISIR BARAT – Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung, Nazrul Arif memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Tahun 2019

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual meeting itu diikuti Bupati dan Wakil Bupati Pesibar, serta forkopinda Lampung Barat dan Pesisir Barat, seluruh kepala OPD serta camat, Senin (4/5/2020).

“LKPj ini disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016-2021, RKPD tahun 2019 dan Perubahan RKPD tahun 2019, serta APBD tahun anggaran 2019 dan perubahan APBD tahun anggaran 2019,” kata Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal.

Bupati menambahkan, tema Pembangunan Daerah pada tahun 2019 adalah ‘Memacu pembangunan daerah dan mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan’.

BACA JUGA:  Siskeudes Online Mudahkan PMK Pantau Pengelolaan keuangan Desa

Tema tersebut dijabarkan ke dalam lima prioritas pembangunan, yaitu reformasi birokrasi dan pelayanan publik, infrastruktur dan konektivitas wilayah terpencil, serta pertanian, ketahanan pangan serta perikanan.

“Lalu, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. dan pariwisata, iklim investasi, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah,” jelas Agus.

Pada tahun 2019, berdasarkan data telah terjadi setidaknya 12 kejadian bencana alam di Kabupaten Pesisir Barat, di antaranya gempa bumi dan gelombang oasang, gempa bumi terindikasi tsunami, angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran hutan.

“Dari kejadian bencana tersebut, alhamdulillah secara umum telah ditangani Pemerintah Daerah, baik untuk penanganan kerusakan bangunan maupun penanganan masyarakat terdampak. Pendanaan untuk kegiatan ini diambil dari belanja tidak terduga serta belanja kegiatan pada BPBD dan Dinas Sosial,” kata bupati.

BACA JUGA:  Wabup Lamteng Tutup Pelatihan Dasar 224 CPNS

Berikutnya, beberapa permasalahan atau isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang perlu dicarikan solusinya yaitu permasalahan tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi, ermasalahan pembangunan dan peningkatan infrastruktur, ermasalahan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta ermasalahan kesiapan daerah dalam ketahanan pangan.

Kemudian, permasalahan pengembangan potensi unggulan daerah, permasalahan pemberdayaan masyarakat, permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam penegakan perda dan perbup, serta ermasalahan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

“Dari delapan permasalah Pembangunan Daerah tersebut diharapkan secara bertahap dapat diselesaikan atau diatasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik pada tahun anggaran 2020 ataupun pada tahun anggaran 2021 yang akan bersama kita susun pada tahun ini,” harap bupati. (*/Bowo)