views

Pemkab Lampung Tengah Kembali Raih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) kembali mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung.

WTP tersebut kembali diraih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019. Meskipun masih ada catatan, namun telah diselesaikan secara baik.

Menurut Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Pemkab Lampung Tengah, secara berturut-turut menerima Opini WTP dari BPK RI.

“Kita telah menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Lampung. Ini dalam pelaksanaan pengadministrasian keuangan daerah TA 2019. Lamteng untuk kali keduanya mendapatkan Opini WTP setelah sebelumnya TA 2018,” katanya, usai video conference penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Lampung di Ruang BJW, Nuwo Balak, Jumat (5/6/2020).

Menurut Loekman, hasil penilaian tersebut merupakan kerja tim dan seluruh OPD di Lamteng.

“Artinya, ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sudah tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.

Bupati menjelaskan, ada beberapa catatan dari BPK RI Perwakilan Lampung, terkait penertiban aset, yang merupakan warisan pasca pemekaran dahulu.

“Kita sedikit kesulitan karena aset ini merupakan warisan pemecahan wilayah sebelumnya. Banyak aset yang terdaftar di Lamteng, tapi barangnya tidak ada. Inilah kelemahan kita di bidang aset.
Pengadministrasian aset yang tidak akurat karena pemecahan wilayah. Kita sulit melacak barang itu di mana. Kalau misalnya ada di Kota Metro dan Lampung Timur, tinggal minta keterangan saja. Terbanyak adalah aset randis roda dua,” jelas Loekman.

Masalah temuan di Dinas Bina Marga Lamteng terkait dana Rp 413 juta,sudah diselesaikan tentang pengembalian sisa pembayaran pengerjaan proyek.

“Kalau masalah temuan di Dinas Bina Marga sebanyak Rp 413 juta sudah diselesaikan. Jadi kita zero temuan kelebihan pembayaran,” jelasnya.v

Ketua DPRD Lamteng, Sumarsono, mengatakan Pemkab Lampung Tengah kembali mendapatkan WTP secara berturut-turut, walaupun pada 2019 ada catatan.

“BPK RI Perwakilan Lampung telah menyatakan Lamteng mendapat penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP secara berturut-turut. Meskipun ada catatan pada 2019 terkait pengembalian kelebihan pembayaran pengerjaan proyek fisik. Tapi, masalah ini sudah diselesaikan dan sudah dikembalikan,” ungkapnya.

Menurut Sumarsono, dengan diraihnya WTP, mengindikasikan seluruh administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan OPD Lamteng sudah baik.

“Artinya, semua administrasi yang dilakukan OPD Lamteng sudah sesuai, prima, bagus, dan tertib. Sebagai ketua DPRD Lamteng, saya berharap terus ditingkatkan dan lebih prima lagi. Kita targetkan tahun depan kembali meraih Opini WTP,” pungkasnya. (ADV)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemprov Terima Bantuan APD Covid-19 dari Kementerian Sosial dan Disnaker Lampung

Jum Jun 5 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]