HEADLINELAMPUNG, TANGGAMUS-Bupati Tanggamus, Hj. Dewi Handajani mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pembahasan progres pembangunan Kawasan Industri Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) secara virtual meeting bersama Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi diruang rapat utama Bupati Tanggamus, Senin (06/07/2020).
Rapat diikuti oleh Sesditjen KPAII, Kepala Biro Perencanaan Kementrian Perindustrian, Direktur Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Ekonomi Kemen PPN, Para Bupati, Kepala OPD di Pemprov Lampung.
Turut mendampingi dari Pejabat Pemkab Tanggamus, Staf Ahli Bupati, Firman, Asisten Bidang Ekonomi, Sukisno, Kepala Bappelitbang Hendera Wijaya Mega, Kadis Pariwisata, Supardi Syarkawi, kadis kominfo, Sabaruddin, Kadis Perdagangan, Kepala Kesbang Pol, Adjpani, Mairoza.
Dalam Rakor tersebut, Bupati Tanggamus, Dewi menyatakan, terimakasih Kawasan Industri Tanggamus atau Kawasan Industri Maritim telah masuk kedalam RPJMN tahun 2020-2024.
Menurut dia, hal itu tentunya akan menambah semangat Pemkab Tanggamus, karena wacana Kawasan Industri Maritim Tanggamus sudah bergulir sejak tahun 2011 lalu, akan menemui titik terangnya.
“Besar sekali harapan masyarakat Tanggamus, akan pembangunan Kawasan Industri Maritim tersebut. Keinginan masyarakat yang mendorong saya terus berkoordinasi dengan Gubernur Lampung,” ujarnya.
Dikatakan Dewi, dirinya sangat bersyukur karena Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi begitu suport apa yang menjadi harapan masyarakat Tanggamus, dan pemerintah pusat Sehingga kawasan industri Tanggamus ini bisa kembali masuk RPJMN.
Bupati Dewi juga mengharapkan agar pemerintah pusat dan Pemprov Lampung, untuk membantu diterbitkannya Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI). Karena, penerbitan IUKI ada perpanjangan ijin HPL (Hak Pengelola Lahan, kemudian juga untuk Amdalnya. Jadi tanah yang sudah siap 802 hektare yang menjadi milik pertamina.
Ditambahkan Dewi, terkait dengan lahan yang sudah disiapkan untuk Kawasan Industri tersebut, sudah ditanami kembali oleh beberapa warga, diharapkan pemerintah pusat untuk menyelesaikannya jika akan dimulainya pembangunan di Kawasan tersebut.
“Kami siap melakukannya, bila kawasan industri dimulai pembangunannya. Permasalahan itu, akan menjadi tanggung jawab kami,” pungkasnya. (rls/Andi)
