Polemik PPDB Zonasi SMP Negeri di Lampung Utara Meluas, Ombudsman Panggil Plt Kadisdikbud

18

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG UTARA – Polemik proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) jalur Zonasi di Lampung Utara (Lampura) semakin meluas.

Pasalnya, Ombudsman RI perwakilan Lampung memanggil Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Utara, Mikael Saragih, untuk hadir di Kantor Ombudsman RI perwakilan Lampung di Bandar Lampung.

“Ya betul, besok kita ke Ombudsman,” ujar Saragih kepada Headlinelampung, dengan mimik wajah lesu, Senin (13/7/2020) sore.

BACA JUGA:  132 KPM Desa Talangbaru Lampung Selatan Terima BLT Dana Desa

Dijelaskan, dia ditunggu di Kantor Ombudsman RI perwakilan Lampung, pada Selasa (14/7/2020), pukul 13.00 WIB.

“Saya akan ditemani Kabid Dikdas (Suma Wibawa),” kata Saragih.

Dia mengklaim jika permasalahan PPDB SMPN jalur Zonasi di Lampura sudah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

Diketahui, permasalahan PPDB jalur Zonasi di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Lampura mencuat, saat Aliansi Peduli Pendidikan Bersih Daerah (APPBD) melaporkan temuannya ke Disdikbud, DPRD, Polres Lampura serta Ombudsman RI perwakilan Lampung.

BACA JUGA:  Kisruh PPDB Zonasi SMPN Lampung Utara, DPRD Serahkan Berkas Laporan ke Sekolah

Aliansi itu menilai adanya indikasi dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses PPDB jalur Zonasi di seluruh SMPN di Lampura.

Mulai dari dugaan pemalsuan kartu keluarga (KK) dan Surat Keterangan Domisili. (Rasul)