HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, guna membahas metode pencegahan dalam persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, Kamis (6/8/2020).
Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan, ada dua kegiatannya di Lampung, yaitu terkait metode pencegahan supaya tidak korupsi dan juga persiapan untuk Pilkada 2020.
Diketahui, ada delapan kabupaten/kota di Lampung yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
“Kita berkunjung ke Lampung menyosialisasikan bagaimana agar tidak terjadi tindak korupsi saat gelaran pilkada nanti,” kata dia, di Gedung Lusinan, komplek Pemprov Lampung.
Firli juga bertemu bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
“Semoga pilkada ini bisa berjalan tanpa adanya money politics, sehingga dapat menumbuhkan pemimpin yang tanpa embel-embel uang,” harap Firli.
Menurut dia, pihaknya tahu salah satu penyebab korupsi karena saat pemilihan cost politiknya terlalu tinggi.
“Nanti kita akan melakukan kegiatan untuk 270 kabupaten/kota dan provinsi yang akan melaksanakan pilkada,” ungkap Firli.
Untuk ke depan, KPK akan membuat pakta integritas agar tidak terjadi money politics dan pilkada berjalan dengan adil, jujur serta jauh dari kecurangan.
“Sehingga nanti pilkada ini bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang bisa membawa dan mewujudkan tujuan negara kita,” jelas Firli.
Diterangkan, sebagaimana kita tahu dalam alinea keempat tujuan Negara Republik Indonesia disebutkan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kita tentu akan melaksanakan kegiatan, tidak hanya langsung secara fisik, tapi juga akan membangun koordinasi dengan seluruh instansi yang bisa membantu memberantas korupsi,” tutur Firli.
Selain itu, juga akan melakukan monitoring terkait seluruh pelaksanaan program pemerintah.
“Kita bangun itu karena kita sepakat. Seluruh elemen masyarakat tentu paham betul bahwa pemilihan kepala daerah tidak boleh ada kegiatan money politics,” tegas Firli. (Sandi)
