Dalih Kesalahan Prosedur, BPN Batalkan Sertifikat Tanah Milik Warga Metro

679

HEADLINELAMPUNG, METRO – Dengan dalih kesalahan prosedur atau cacat administrasi, Kantor Pertanahan Kota Metro mengklaim bidang tanah milik warga di Kelurahan Rejomulyo Metro Selatan Kota Metro, sebagai tanah aset Pemkot.

Padahal, sebelumnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kustulani, menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 68/2019, bahwa tanah seluas 1.933 m2 dengan sertifikat nomor HM 1656/Rejomulyo, tidak terdapat catatan blokir.

Namun, belakangan berdasarkan  berkas permohonan atas nama Ismet, yang bertindak dan atas nama Pemkot Metro, BPN Provinsi Lampung menyatakan telah terjadi kesalahan prosedur, khususnya dalam proses pengukuran bidang tanah, sehingga terjadi tumpang tindih dengan sertifikat Hak Pakai nomor 31 atas nama Pemkot Metro.

BACA JUGA:  Musrenbang, Camat Lambu Kibang dan Pagar Dewa Sampaikan Harapan-Apresiasi Masyarakat

Lalu, membatalkan dan mencabut buku tanah dan sertifikat nomor 1656/Rejomulyo, yang merupakan milik Johan Efendi, warga Kelurahan Tejoagung Metro Timur.

Johan Efendi (43),  pemilik tanah yang diklaim sebagai tanah milik Pemkot Metro, menyebutkan, tanah tersebut diperoleh berdasarkan pembelian dari Giman, warga Kelurahan Rejomulyo Metro Selatan pada 2013.

Lalu, berdasarkan transaksi jual beli tersebut, pihaknya mendapatkan sertifikat melalui program PTSL 2018.

“Namun, tiba-tiba pada 31 Desember 2019, saya menerima undangan dari Kantor Pertanahan Kota Metro, untuk pemaparan bahwa tanah saya merupakan tanah pemkot yang berasal dari bengkok,” kata Johan Efendi, Jumat (7/8/2020).

Padahal, lanjut dia, pelaksanaan pengukuran tanah oleh petugas Kantor Pertanahan sempat tertunda dan dilakukan setelah tiga kali batal turun ke lapangan, karena batasnya belum jelas.

BACA JUGA:  Dinas Koperasi dan UKM Way Kanan Targetkan 100 UMKM Jadi Binaan

“Padahal, berdasarkan sertifikat induk milik Gimin sudah jelas tanah saya tidak masuk dalam tanah milik pemda,” jelasnya.

Tak hanya itu, sebagai warga yang taat pajak, sejak 2014 sejak membeli tanah tersebut, dia selalu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kalau tanah tersebut merupakan tanah milik Pemkot Metro, tentu saja wajib pajaknya atas nama pemkot. Ini merupakan hak saya, dan saya beli dengan uang keringat saya,” tandasnya.

Sayangnya, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan, Kustulani, dan Kasi Sengketa Tanah Yunani, belum berhasil dikonfirmasi.

Petugas satpam Kantor Pertanahan Kota Metro mengatakan, kedua pejabat tersebut sedang mengikuti rapat di Kantor Pemkot Metro. (dwi)