views

DPRD Lampung Barat Setujui LPj Pelaksanaan APBD Tahun 2019

KENDATI berlangsung alot, akhirnya DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

Pembahasan yang dilakukan secara maraton mulai dari Nota Pengantar yang disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus pada awal Juli 2020, dilanjutkan dengan pandangan dari Fraksi-fraksi pada pertengahan Juli 2020, dan dilanjutkan pembahasan Rapat Kerja (Raker) di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banang) pada akhir Juli, sebelum dilakukanya pengesahan pada awal Agustus 2020.

Sementara pembahasan yang dilakukan antara pihak eksekutif dan legislatif di tingkat komisi dan Badan Anggaran berlangsung alot dan serius.

Hal itu ditandai dengan adanya adu argumentasi dan perbedaan di antara keduanya.

Namun hal tersebut terjadi guna mencapai kesepakatan yang terbaik, dengan dilandasi semangat kebersamaan, rasa memiliki dan tanggungjawab sebagai Mitra Kerja, serta demi kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Lampung Barat ke depan.

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan berkisar pada realisasi pendapatan dan belanja daerah, baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target.

Juga evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat selama Tahun Anggaran 2019, serta masalah kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam sejumlah pandangan yang telah disampaikan masing-masing anggota DPRD di tingkat komisi maupun Badan Anggaran, menunjukkan adanya kritik dan saran serta masukan.

Namun secara keseluruhan persepsi mereka sama, optimis dan positif sesuai dengan fungsi, hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRD.

Hal ini membuktikan dedikasi yang tinggi dalam menampung, mengolah dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta rasa tanggung jawab sebagai Wakil Rakyat dan Mitra Kerja Eksekutif.

Untuk itu, guna memberikan gambaran catatan, saran, dan pendapat terkait hasil pembahasan yang dilakukan, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Barat memberikan saran dan catatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 di antaranya:

Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 dengan saran sebagai berikut:

Kami mengapresiasi terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang melampaui target mencapai 101,68%.

Semoga ke depan Pemerintah Daerah lebih memperhatikan hal- hal berikut guna peningkatan PAD yang lebih signifikan:

Strategi pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

Strategi adanya kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan Pajak Daerah.

Strategi Pembenahan Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah.

Strategi memperluas Tax- base Pajak Daerah.

Strategi diperlakukanya re- identifikasi misi dan mandate organisasi.

Strategi diselenggarakannya komputerisasi Penerimaan Daerah.

Diharapkan ke depannya kepada Pemerintah Daerah setelah berlakunya Perda Retribusi Kabupaten Lampung Barat yang baru, agar segera memberlakukan sesuai dengan tarif retribusi tersebut dan lebih memperhatikan kelayakan objek retribusi yang akan dikenakan.

Kepada Pemerintah Daerah ke depannya selain mengevaluasi penyerapan anggaran, juga mengevaluasi kualitas dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, baik fisik maupun non fisik.

Kepada Pemerintah Daerah diharapkan mengevaluasi kembali terhadap BUMD yang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kepada Pemerintah Daerah agar lebih mengoptimalkan Penggunaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan atau SILPA.

Kepada dinas terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Sosial lainnya, untuk dievaluasi ulang terhadap penerima program tersebut.

Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bosan-bosannya kami mengingatkan agar ke depan dapat merealisasikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat diwujudkan dengan efektif dan efisien.

Juga perlu dipikirkan lagi adanya terobosan-terobosan kegiatan yang baru dan tidak monoton. Hal ini semata-mata dalam rangka untuk menigkatkan Pendapatan Asli Daerah demi kepentingan kita bersama. (ADV)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Lampung Barat, Satu dari 163 Daerah di Indonesia Diizinkan KBM Tatap Muka

Sen Agu 10 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]