HEADLINELAMPUNG, PESISIR BARAT -Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Agus istiqlal, menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar rancangan APBD-P 2020, di Ruang Rapat Paripurna sekretariat DPRD setempat, Selasa (8/9/2020).
Bupati menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Pesisir Barat yang disampaikan pada Senin, 7 September 2020.
Pandangan umum Fraksi NasDem pertama terkait realisasi pendapatan asli daerah (PAD), fraksi NasDem memandang perlu pengoptimalisasian potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan angka dalam PAD dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata maupun sektor-sektor unggulan lainnya yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang merupakan inovasi dari sumber-sumber pendapatan sebelumnya.
“Terima kasih atas saran saudara. Pada prinsipnya kami sependapat dengan saran saudara dengan tetap memperhatikan undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, serta batas kewenangan kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar bupati.
Fraksi PDIP meminta agar Pemkab Pesisir Barat mengoptimalkan langkah konkrit terkait penyusunan rancangan perubahan APBD 2020 yang berbasis kinerja dengan melakukan penguatan pelaksanaan dengan memperhatikan keterkaitan antara peraturan daerah dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. termasuk dalam pencapaian kinerja pemerintah dan keluaran tersebut yang tetap melakukan pendekatan filosofis, sosiologis, serta mengacu kepada indikator kinerja.
“Hal ini telah sejalan antar dokumen yang ada, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan indikator kinerja pemerintah daerah.
jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi demokrat point dua,” jelas bupati.
Selanjutnya, jawaban atas pandangan umum Fraksi PKB.
Di dalam menyukseskan pesta demokrasi pilkada Pesisir Barat 9 Desember 2020, Faksi PKB mengimbau agar ASN, aparatur 116 pekon dan dua kelurahan agar bersifat netral, sehingga menciptakan suasana kondusif dan harmonis.
“Sesuai Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap ÀSN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, serta dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur netralitas kepala desa dan perangkatnya. Dalam pelaksanaan netralitas dimaksud diawasi langsung oleh Bawaslu,” kata Agus.
Fraksi Amanat Indonesia Raya mendorong pemerintah daerah menggerakan kembali roda perekonomian, baik melalui program sektor usaha mikro, pertanian, industri dan lainnya, menyelesaikan program prasarana yang memiliki daya dukung terhadap perekonomian daerah.
Lalu meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas dibidang kesehatan dan pendidikan serta bantuan langsung akibat dampak covid-19 yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga dapat di rasakan masyarakat secara merata.
“Sesuai dengan PMK 87 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020, alokasi dana insentif daerah tambahan untuk kabupaten pesisir barat telah diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional penanganan covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.
jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi golkar-perindo point empat,” jelas bupati.
Fraksi Golkar – Perindo secara keseluruhan, mengungkapkan pendapatan daerah pada perubahan apbd tahun anggaran 2020 berkurang sebesar sebesar rp. 50.993.457.443,64. hal ini terjadi disebabkan pada proyeksi pendapatan asli daerah yang naik, dana perimbangan yang mengalami penurunan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mengalami penurunan. mohon tanggapan apakah sudah sesuai mengingat adanya perubahan target-target makro daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global, nasional dan regional terkait dengan efek dari pandemi covid-19.
“Pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada serta tolok ukur kinerja, dalam keyakinan kami apa yang telah kita lakukan dapat memberikan efek positif dalam rangka menggerakan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat ditengah pandemi ini,” kata Agus.
Hadir kapolres pesbar-lambar, danramil pesisir tengah, kasubsi pengelolaan lapas kelas II B krui, serta para kepala OPD. (*/Bowo)
