views

Sengketa Pilkakam di Lamteng, Hakim PTUN Kabulkan Permohonan Penggugat

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG TENGAH-Gugatan sengketa hasil pemilihan kepala kampung (Pilkakam) di Lampung Tengah diwarnai tangisan, takbir dan sujud syukur yang dilakukan oleh pihak penggugat.

Pasalnya, dalam sidang putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung permohonan dari tiga penggugat terkait hasil Pilkakam dikabulkan.

“Mengabulkan semua gugatan dari para penggugat dalam perkara Pilkakam wilayah Lampung Tengah,” kata Ketua Majelis Hakim, Indra Kesuma Nusantara pada sidang yang digelar di PTUN Tanjungkarang, Kita Bandar Lampung, Rabu (16/9/2020).

Mendengar hakim mengabulkan gugatan, sontak suara takbir serta Isak tangis bercampur bahagia masyarakat dan para penggugat mewarnai sidang sengketa Pilkakam Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lamteng.

Tiga penggugat dalam sengketa Pilkakam tersebut, diantaranya Hadi Sutrisno, Agus Trimono dan Sahri, ketiganya memenangi gugatan.

“Saya calon yang menggugat nomor urut 1. ini keadilan dari Tuhan, atas nama rakyat keadilan itu harus benar dan hari ini terjawab kebenaranya. Alhamdulilah kami menang,” kata Hadi Sutrisno ditemui usai sidang.

Menurutnya, digugatnya hasil Pilkakam melalui PTUN karena masyarakat kurang puas, dan keputusan Hakim PTUN menjadikan pengalaman untuk semua termasuk pemerintah bahwa kebenaran itu harus ditegakkan.

“Suara rakyat suara emas yang didengarkan oleh Tuhan yang Maha Esa,” ujar Hadi.

Sementara itu, Gunawan Raka Kuasa Hukum ketiga penggugat mengatakan, beberapa penggugat yakni, Hadi Sutrisno, Agus Trimono dan Sahri dalam sengketa ini menilai Pilkakam di kampungnya tidak sah, karena pada saat pemilihan ada beberapa aturan belum diatur oleh peraturan daerah atau pun peraturan bupati.

Namun, oleh panitia menurut penilaian kertas suara itu ditentukan secara sepihak, sehingga merugikan calon-calon yang ikut dalam pemilihan.

Contohnya, kata Gunawan Raka, kualifikasi suara rusak, suara tidak sah dan suara sah itu ternyata secara sepihak ditentukan oleh panitia tanpa kesepakatan dari calon, sehingga pada saat penghitungan terjadi yang seharusnya si A menang karena surat suaranya dinyatakan rusak tetapi aturan rusak itu sendiri tidak jelas, sehingga merugikan calon dan mengajukan keberatan (gugatan).

“Peraturan Pilkakam itu tidak jelas, karena ketidak jelasan dimanfaatkan, ada indikasi kecurangan sistematis,” katanya.

Sementara pihak tergugat didamping Penasehat hukumnya, Tua Alpaolo Harahap, menilai ada beberapa pertimbangan didalam fakta persidangan yang tidak sesuai. Salah satunya, surat-suara rusak sebanyak 400 tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh saksi yang dihadirkan.

“Kami sudah berkomunikasi, dan kemungkin akan upaya banding,” pungkasnya. (*)

Bagikan ke:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bacabup Nasir Bersama Warga Perbaiki Jalan di Sindang Garut Way Lima

Rab Sep 16 , 2020
HEADLINELAMPUNG, […]