Pilwakot Bandar Lampung 2020, Bawaslu: Kampanye di Media Massa saat Masa Tenang Kena Pidana

51

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung menggelar sosialisasi hukum mencegah hoaks dan berita tidak berimbang pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwako), di Ballroom Hotel Emersia, Jumat (25/9/2020).

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah menegaskan agar masyarakat tidak menyebarkan berita tidak benar atau hoaks terhadap calon tertentu.

“Pihak Cyber Crime Polda Lampung yang akan menyampaikan tentang larangan terkait berita hoaks dan fitnah, karena unsur-unsur pidananya,” kata dia.

Dijelaskan, untuk iklan di media massa cetak, elektronik, televisi maupun radio, dilakukan 14 hari sebelum masa tenang, dengan durasi sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur hal tersebut.

“Barang siapa yang masih menggunakan media cetak dan media elektronik dalam berkampanye (saat masa tenang), ada unsur pidana pemilu yang melekat di sana,” terang Candra — sapaan akrab Candrawansa.

Bagi calonkada juga bisa menyebabkan pembatalannya sebagai calon, jika terbukti bersalah di pengadilan.

BACA JUGA:  Gubernur Arinal Terima Bantuan Oksigen Konsentrator dari Tanoto Foundation

“Kalau sudah unsur pidana pemilu tentunya. Misalkan kita cari secara rigid apakah itu dari tim, bakal calon atau pihak medianya. Pihak media yang masih melakukan kontrak dengan calon bisa kena etik. Calon juga kena pidana pemilu. Melekat pidana pada calon ini. Bisa membatalkan calon tersebut setelah incraht di Pengadilan,” tegasnya.

Candra menyebutkan, untuk media sosial (medsos) bagi calonkada, 40 untuk calon gubernur, dan 20 untuk calon wali kota.

“Itu (medsos) didaftarkan secara resmi kepada KPU dan ditembuskan ke Bawaslu, agar kita bisa melakukan pengawasan terhadap konten-konten media yang telah disampaikan secara formal ke KPU. Sebagai media yang menginformasikan atau mengampanyekan calon tersebut,” jelas Candra.

Soal informasi hoaks, pihaknya juga menggandeng Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung.

Kasubdit  V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Lampung, Kompol Rahmad Mardian mengatakan, intinya jika ditemukan informasi yang bukan fakta, jangan disebarkan.

Oleh karena itu dia mengimbau kepada para calonkada agar berkampanye secara santun dan tidak menjelekkan satu sama lain.

BACA JUGA:  Jaga Kamtibmas Aman Kondusif, Dit Intelkam Polda Lampung Silaturahmi Dengan Masyarakat Gedung Aji

“Imbauan saya kepada calon maupun pendukung calon agar fair play. Tidak usah saling menjelekkan di medsos. Tidak usah saing menghina, tidak usah menyebarkan ujaran kebencian,” kata Kompol Rahmad.

Artinya, jangan karena ingin menjatuhkan lawan, harus memaki atau memfitnah supaya lawan itu jatuh.

“Kalau kita mau jujur, masuk ranah ITE. Tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian, tidak boleh menghina atau memfitnah dan tidak boleh hoaks,” tegas Kompol Rahmad.

Menurutnya, Undang-Undang ITE tidak terlepas dari pasal 310 KUHP.

“Ancamannya empat tahun pidana penjara atau denda Rp.750 juta,” ungkap Kompol Rahmad.

Jika terkena pada calonkada, maka proses hukum pidananya setelah selesai pemilihan, karena pihaknya tidak ingin dianggap tidak netral di pilkada.

“Sekarang ini tahapan pilkada baru mulai. Tapi mengarah ke sana sudah ada indikasi. Artinya proses hukum dilakukan setelah selesainya pemilihan,” ujar Kompol Rahnad. (Sandi)