Mediasi, Johan Efendi Bersikukuh Haknya Dikembalikan

40

HEADLINELAMPUNG, METRO-Johan Efendi, pemilik tanah yang menjadi objek sengketa dengan Pemkot Metro bersikukuh, hak kepemilikannya atas tanah tersebut, harus dikembalikan.

Itu, diungkapkan oleh Johan Efendi, seorang ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, usai mengikuti mediasi tertutup, di Kantor Pertanahan Kota Metro. “Saya hanya ingin hak kepemilikan atas tanah tersebut dikemballikan,” kata Johan Efendi, Selasa (29/9/2020).

Selain itu, dirinya juga meminta agar nama baiknya dikembalikan. Sebab, dalam sengketa tersebut, dirinya dituduh telah menguasai tanah negara untuk program penghijuan, yang merupakan kegiatan saat ia bertugas di Dinas Pertanian.

“Jadi, saya dituduh menguasai tanah negara, dengan melaksanakan program penanaman pohon. Padahal, pohon yang ada sekarang, saya tanam dengan membeli bibit sendiri,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Reka Ulang Pembunuhan Berencana Pengusaha Asal Rajabasa, Tersangka Peragakan 71 Adegan

Sayangnya, proses mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Metro tersebut,  tertutup untuk media, dan hanya dihadiri oleh Johan Efendi dengan petugas Kantor Pertanahan.

Diketahui, Kantor Pertanahan Kota Metro kembali melakukan upaya mediasi terhadap sengkera tanah antara Johan Efendi dengan Pemkot Metro. Itu, setelah upaya pengukuran ulang objek sengketa berakhir deadlock.

Hal itu, dibenarkan oleh Johan Efendi, pemilik tanah yang menjadi objek sengketa.

Menurut dia, berdasarkan undangan yang dilayangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Metro, nomor 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020, tertanggal 25 September 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat, Rahmat, A.Ptnh, M.M., dirinya mendapatkan undangan mediasi.

BACA JUGA:  Ismail Apresiasi Kepolisian, Pasca Tangkap Pelaku Dugaan Kekerasan Terhadap Wartawan

“Iya, saya mendapatkan undangan untuk mediasi, Selasa (29/9/2020),” kata Johan Efendi, Senin petang.

Terpisah, Ketua Ormas GML Kota Metro, Slamet Riadi, yang terus mendampingi Johan Efendi dalam persoalan sengketa tersebut, berharap Kantor Pertanahan secara transparan mengungkap kronologis terbitnya dua sertifikat pada objek yang sama.

“Selama ini, pejabat Kantor Pertanahan selalu tertutup. Saya ingin persoalan ini diungkap secara transparan. Dan saya pastikan, akan menggelar aksi unjukrasa secara besar-besaran. Bila perlu, kami akan berunjuk rasa ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” tandas Slamet Riadi. (dwi)