Ada 440 Aset Pemprov Lampung Belum Bersertifikat, Didominasi Tanah-Bangunan Sekolah

1

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG — Tercatat sebanyak 440 aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang belum bersertifikat, atau kisaran 40,44 persen dari keseluruhan.

Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto mengungkapkan, aset-aset yang belum bersertifikat tersebut didominasi tanah dan bangunan pendidikan atau sekolah.

“Kalau (aset) milik pemprov ini (yang belum bersertifikat) kebanyakan sekolah, seperti SMA, SMK, maupun SLB,” kata dia, di komplek Pemprov Lampung, Selasa (1/12/2020).

Menurut Fahrizal, pemberian sertifikat terhadap aset bangunan ini sangat penting dilakukan, mengingat Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk yang cukup padat.

BACA JUGA:  HK Fungsikan WIB, Pastikan Truk Odol Melintas di Ruas Tol Dilarang Masuk

“Kita meminta bantuan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk dipercepat sertifikatnya,” jelas dia.

Sekretaris Jendral ATR/BPN Provinsi Lampung, Himawan Arief Sugito, mengatakan pemerintah daerah bisa melibatkan masyarakat dalam mendata aset yang belum bersertifikat.

“Dengan begitu, target yang diberikan Presiden Jokowi pada 2025 semua tanah sudah terdaftar dan tersertifikat, bisa tercapai,” terangnya.

BACA JUGA:  Reihana: Lampung Terapkan PSBB Kesehatan, Pendidikan, ASN dan Transportasi

Berdasarkan data BPN Lampung, jumlah aset Pemerintah Provinsi Lampung pada 2020 sebanyak 1.088 aset.

Dari keseluruhan jumlah tersebut, yang sudah bersertifikat ada 648 atau 59,56 persen. Sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 440 aset, atau 40,44 persen.

“Aset milik Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung berjumlah 13.747. Sebanyak 3.417 atau 24,86 persen yang telah memiliki sertifikat. Sisanya 10.330 atau 75,14 persen yang belum memiliki sertifikat,” urai Himawan. (Sandi)