Debat Publik Pilkada Lamsel, Paslon Hipni-Melin Kritisi Program Petani Berjaya

9

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG SELATAN-Pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Lampung Selatan (Lamsel) nomor urut 3, Hipni-Melin H Wijaya (Himel), menghadiri acara debat publik calon bupati dan wakil bupati yang digelar KPU Lamsel di Kecamatan Natar kabupaten setempat, Senin (30/12/2020) malam.

Dalam debat publik tersebut, Paslon Himel mengkritisi program Petani Berjaya milik paslon nomor 2 dan kinerja Paslon petahana nomor urut 1 dengan tingginya Silpa 3 tahun berturut-turut yang mencapai Rp200 miliar.

“Untuk mengejar ketertinggalan, Lamsel sangat butuh banyak dana, baik untuk pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, kegiatan sosial seperti pembangunan rumah rakyat yang tidak layak, setidaknya saat ini ada sekitar 16.200 rumah masyarakat yang butuh perbaikan. Jika Hipni-Melin memimpin, Silpa tidak akan pernah terjadi,” ujar Hipni.

BACA JUGA:  SKB CPNS, BKN Apresiasi Pemkab Lampung Selatan

Dalam debat itu, Hipni juga mengungkapkan masalah pertanian di Lamsel seperti kelangkaan pupuk subsidi. Menurut anggota DPRD Lamsel 2 periode itu, masalah pupuk subsidi yang peruntukannya tanaman pangan adalah di pengawasan distribusi. Dengan spek yang sama, pupuk subsidi tentu lebih murah dibanding pupuk non subsidi.

“Kuota pupuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), setiap tahun jumlahnya segitu-segitu saja. Sedangkan lahan pertanian, tiap tahun jumlahnya pasti meningkat. Alhasil, pupuk subsidi menjadi incaran banyak pihak diluar kuota penerima. Jadi pengawasan menjadi salah satu kunci kelancaran, ketepatan dan akuntabilitas pupuk bersubsidi,” tukasnya.

Lebih lanjut, pria kelahiran Kecamatan Palas itu mengkritik program Petani Berjaya yang tidak jelas sumber pembiayaannya. Hipni juga mengkritik keras mengenai ‘lips service’ stabilisasi harga komoditas pertanian saat panen. Sebagai pengusaha hasil pertanian, Hipni menegaskan tidak ada pihak yang dapat mengatur harga selain pasar.

BACA JUGA:  Liburan Imlek, Bupati Lamsel Larang ASN Keluar Daerah

“Tidak ada itu stabilisasi harga. Yang dibutuhkan petani adalah mengurangi ongkos produksi, seperti jalan yang bagus, alat bantu pengolahan komoditi untuk meningkatkan kualitas. Berbeda dengan program Petani Bangkit, program ini sudah dari jauh hari kami susun. Bahwa, pemerintah daerah mengakomodir pinjaman lunak petani dengan pihak Perbankan. Selama ini petani kesulitan modal, dan pihak Perbankan butuh jaminan. Disinilah pemerintah hadir untuk rakyatnya,” pungkas Hipni. (ricky)