Bupati Tubaba Hadiri Pengesahan Lima Raperda oleh DPRD

7

HEADLINELAMPUNG, TUBABA – Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembicaraan tingkat II atas 5 Raperda, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD setempat, Senin (07/12/2020)

Hadir Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho, Pj. Sekda Tubaba Novriwan, Inspektur Tubaba, Asisten I II III, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian serta Anggota DPRD Tubaba.

Rapat Paripurna tersebut membahas Raperda tentang irigasi, tentang penyusunan Rencana Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan kawasan pemukiman tahun 2019-2039, tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan Raperda tentang Kabupaten layak anak.

Bupati mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran DPRD Tubaba yang telah mempersiapkan pembahasan lima raperda ini.

BACA JUGA:  Lampung Barat Berencana KBM Tatap Muka Mulai Senin Pekan Depan

“Hingga akhirnya dicapai kata sepakat dan disahkan melalui Rapat Paripurna pada hari ini,” ujar Umar.

Selanjutnya, Bupati memberi tanggapan atas kelima raperda yang baru disahkan, di antaranya pengesahan Raperda tentang penyusunan rencana pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman tahun 2019-2039.

“Dengan disahkannya Raperda tersebut, maka Kabupaten Tulang Barat telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan, pengembangan perumahan, dan kawasan permukiman selama 20 tahun, yang diperlukan sebagai penjabaran rencana pola ruang dan skenario penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan
terpadu.” Jelas Umar.

Selanjutnya dia juga bersyukur, atas disahkannya Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH).

BACA JUGA:  Bupati Non-aktif Lamteng Negatif Covid-19, Ini Tanggapan Ketua MPC Pemuda Pancasila

“Kita semua juga bersyukur kerana disahkannya juga raperda RPPLH Yang memuat rencana pengelolaan sumber daya alam, yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah.”paparnya.

Seluruh raperda yang disahkan ini, pada hakekatnya merupakan payung hukum yang sangat berguna bagi proses pembangunan yang dilaksanakan di bumi Ragem Sai Mangi Wawai.

“Kita ketahui bersama, dari lima raperda yang disahkan hari ini, tiga di antaranya merupakan yang diajukan Pemerintah Daerah, sementara 2 lainnya merupakan Usul Inisiatif DPRD,” pungkasnya. (Holidin/ Elan)
.