KPK Pantau Delapan Area Ini di Lampung

8

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG —- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) mencatat delapan area di Provinsi Lampung yang sedang dipantau lembaga antirasuah tersebut.

Hal itu terungkap saat KPK meninjau Lampung di Kantor Gubernur, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Senin (7/12/2020).

“Sudah beberapa area yang menjadi pantauan dan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait melaporkan,” kata Inspektur Lampung, Adi Erlansyah, di Lingkungan Pemprov Lampung.

Dijelaskan, dari delapan area tersebut, satu area di kabupaten yang melibatkan anggaran dana desa (DD). Sedangkan tujuh lainnya OPD di Lampung.

BACA JUGA:  Dua Warga Bandar Lampung Meninggal Positif Covid-19

“Dari beberapa area ini, selain yang di kabupaten soal anggaran Dana Desa, di provinsi juga meliputi perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan terpadu satu pintu,” urai Adi.

Senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto. Menurutnya, tercatat delapan area yang sedang dimonitor KPK guna menjadi lebih baik lagi.

“Hari ini kita diskusi tentang delapan area perubahan tersebut, di antaranya integrasi perencanaan penganggaran, pengelolaan aset daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengadaan barang jasa dan lain-lain. Itu yang dimonitor supaya kita menjadi lebih baik,” kata dia.

BACA JUGA:  Gubernur Lampung Terbitkan SE Larangan ASN Kabupaten-Kota ke Balam

Ke depan, Pemprov Lampung akan terus meningkatkan pengawasan terhadap OPD. Ini juga merupakan salah satu cara dalam upaya pencegahan korupsi.

“Kita selalu utamakan langkah pencegahan dan di situ ada delapan area yang kita intervensi, kemudian arahan itu akan kita maksimalkan,” terang Fahrizal. (Sandi)