Tahun Depan, 17 Organisasi Naungan Disporapar Lampung Barat Terima Dana Hibah Rp 1,8 Miliar

8

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG BARAT – Guna mendukung Pemerintah dalam menggerakkan roda pariwisata, sebanyak 17 organisasi yang bergerak di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berada dibawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Lampung Barat (Lambar), akan menerima dana hibah dari Pemkab setempat pada tahun 2021 mendatang.

17 organisasi tersebut menerima dana hibah dengan total sebesar Rp 1,8 Miliar dengan besaran dana yang akan diterima mulai dari Rp 25 juta kecuali KONI yang mendapat kucuran dana hibah sebesar Rp. 1 M.

BACA JUGA:  Tujuh Belas Personil Polres Tubaba Naik Pangkat, Dua di Antaranya Perwira

Sekretaris Disporapar stempat, Edi Jaya Saputra mengatakan, semua organisasi dibawah naungan Disporapar yang menerima hibah semuanya merupakan organisasi yang bergerak dibidang yang mendukung tupoksi Disporapar.

“Semua organisasi tersebut harus bergerak pada bidang yang mendukung tupoksi Disporapar, baik Kepemudaan, Olahraga maupun Pariwisata, dengan tujuan membantu pemerintah dalam memajukan pada bidangnya masing-masing,” ujarnya, Senin (7/12/2020).

Edi Wijaya menjelaskan, penggunaan dana hibah pada organisasi-organisasi yang sudah terdaftar tersebut haruslah digunakan sesuai dengan perencanaan dan peruntukkan.

“Dana hibah ini tidak boleh digunakan untuk yang tidak diperuntukkan, harus sesuai dengan perencanaan, untuk itu dalam penggunaan tidak boleh main-main,” tegas Edi.

BACA JUGA:  Jelang Operasi Patuh Krakatau 2020, Polres Lampung Utara Gelar Lat Pra Ops

Mengingat kata Edi, mengenai dana hibah banyak masyarakat yang masih berasumsi bahwa itu ketika sudah diterima atau diserahkan oleh pemerintah maka tidak ada pertanggung jawaban, karena dana hibah zaman dulu berbeda dengan kucuran dana hibah saat ini.

“Organisasi penerima dana hibah tahun 2021 mendatang tidak menjamin organisasi tersebut mendapatkan kembali di tahun berikutnya, karena ada evaluasi yang dilakukan oleh OPD maupun tim anggaran pemerintah daerah,” pungkasnya. (Hendri)