Soal Empat Proyek, Pejabat Dinas PUPR Lampung Utara Dinilai Melakukan Pembohongan Publik

10

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG UTARA – Empat proyek di bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lampung Utara (Lampura) di penghujung tahun ini, dinilai janggal dan terkesan dipaksakan.

Bahkan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Lampung Utara (Lampura), Suhardi, diduga melakukan pembohongan publik soal waktu pelaksanaan empat paket proyek tersebut.

Pasalnya, berdasarkan data yang didapat Headlinelampung, kontrak kerja sejumlah proyek yang digarap Dinas PUPR Lampura melalui bidang Cipta Karya yang diberikan kepada pihak Rekanan (Kontraktor) dilakukan di awal Desember 2020.

Namun, pada Selasa (15/12/2020), Suhardi mengatakan jika empat paket proyek yang diberikan Dinas PUPR Lampura kepada pihak Rekanan, ditandatangani kontraknya pada pertengahan November 2020.

Tapi, keesokan harinya, Suhardi kembali mengubah statemennya. Menurut dia, penandatanganan kontrak tersebut di atas 20 November 2020.

“Kalau tidak salah tanggal kontraknya kira-kira di atas tanggal 20 (November),” ujar Suhardi kepada Headlinelampung melalui pesan WhatsApp pada Rabu (16/12/2020).

Dengan statemen waktu pelaksanaan yang berubsj-ubah tersebut, menjadi tanda tanya sejumlah Rekanan dan masyarakat Lampura, kabupaten berjuluk ‘Ragem Tunas Lampung’ itu.

BACA JUGA:  Dua Bulan, Polres Lampung Utara Ungkap 34 Kasus Kejahatan, Amankan 32 Pelaku

Seperti diungkapkan salah satu Rekanan di Lampura, Oksi.

Dia menyayangkan sikap Plt Kabid Cipta Karya Dinas PUPR yang mengeluarkan statement kepada media tanpa data konkrit dan selalu berubah-ubah.

Menurut Oksi, proyek yang dikerjakan melalui APBDP 2020 ini terkesan dipaksakan dan proyek yang dibangun tidak masuk skala prioritas kebutuhan masyarakat Lampung Utara, serta proses dan kontraknya dinilai janggal.

“Proyek ini terkesan dipaksakan dan tidak sesuai dengan komitmen Dinas PUPR terhadap kontraktor Lampung Utara. Seharusnya kegiatan itu dilaksanakan di tahun 2021, sesuai dengan pernyataan kadis PUPR Lampura kepada Kontraktor,” ujarnya.

“Dengan ketidakbenaran kinerja Dinas PUPR Lampura ini, maka akan Kami bawa masalah ini ke aparat penegak hukum. Saat ini Kami sedang melengkapi berkas dan secepatnya akan kami laporkan,” tambah Oksi.

Sejumlah Proyek

Bedasarkan data-data yang didapat Headlinelampung ada tiga perusahaan yang mendapat sejumlah paket proyek tersebut.

Untuk proyek pembuatan Gazebo taman wisata Way Tebabeng. Dikerjakan oleh
CV. Lampung Permai Korporation beralamat di jalan Dahlia No 88/93 kelurahan Kota Gapura, kecamatan Kotabumi, kabupaten Lampung Utara, dengan nilai proyek mencapai seratus empat puluh sembilan juta lebih.

BACA JUGA:  Pembobol Warung di Lampung Utara Ditangkap setelah Terekam CCTV

Sementara, CV. Bening Lestari yang beralamat di jalan Sukarno Hatta, Gg Elang 3, No 129 kecamatan Kotabumi Selatan, kabupaten Lampung Utara, mendapatkan dua paket proyek.

Yakni, paket proyek pembongkaran Pagar Tugu Rato dan Rehab Pos Jaga Pusiban Lampura.

Nilai paket proyek pembongkaran Pagar Tugu Rato senilai seratus sembilan puluh sebilan juta lebih.

Sementara, untuk paket proyek Rehab Pos Jaga Pusiban Lampura mencapai nilai sebesar seratus empat puluh sembilan juta lebih.

Selanjutnya, untuk proyek Rehab Ruang Tunggu Anak yang berlokasi di Pengadilan Kotabumi, Lampura, dikerjakan oleh CV. Sger beralamat di jalan Teratai No 26, Rt: 004 Rw: 008, kelurahan Kelapa Tujuh, kecamatan Kotabumi Selatan, kabupaten Lampung Utara dengan nilai proyek mencapai seratus empat puluh sembilan juta lebih. (Rasul/Putra)