Diduga Korupsi ADD, Sekdes Pekon Kutawaringin Pringsewu Dijebloskan ke Penjara

29

HEADLINELAMPUNG, PRINGSEWU-Penyidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Pringsewu akhirnya menahan Sekretaris Desa (Sekdes), Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sebagai tersangka korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019, yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta.

Kasat Reskrim AKP Sahril Paison mewakili Kapolres Pringsewu AKBP Hamid Andri Soemantri SIK mengungkapkan, penahanan Sekdes berinisial, SW (37) setelah aparat kepolisian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang.

Oknum Sekdes SW diduga terlibat dalam perkara korupsi ADD Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu tahun 2019 bersama dengan kepala Pekon Kutawaringin berinisial BS (57) yang saat ini tengah menjalani masa persidangan.

BACA JUGA:  Wakapolda Lampung Tinjau Ketahanan Pangan di Pringsewu

Modus tersangka SW membantu kepala Pekon dalam membuat laporan SPJ ADD 2019 tidak sesuai fakta.

“Dalam laporan SPJ, tersangka SW membuat sebagian nota fiktif dan juga memalsukan tanda tangan pemilik toko serta beberapa tanda tangan tukang,” terang Kasat.

Menurut Kasat, tujuan tersangka SW membuat laporan fiktif tersebut agar kepala pekon BS selaku Kuasa Pemegang Anggaran mendapatkan keuntungan.

“Akibat perbuatan melawan hukum, Kepala Pekon BS mendapatkan keuntungan hingga Rp389,5 juta dan tersangka SW ini mendapatkan bagian sebesar Rp30 juta,” paparnya.

Dijelaskan AKP Sahril, tiga alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, saksi ahli dan hasil laporan audit, menunjukkan bahwa ADD tahun 2019 Pekon Kutawaringin sebesar Rp893.618.000 telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp389,5 juta.

BACA JUGA:  OTT Dinas PMPTSP Lampung Jerat Empat Orang, Ini Kasusnya

“Atas perbuatannya, mantan Sekdes ini diancam dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Subsider Pasal 9 UU RI No: 31/1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No: 20/2001, tentang perubahan atas UU RI No: 31/1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 atau Pasal 56 Ke-1 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar lebih,” pungkasnya. (Mega/Akbar/rls)