Pentingnya Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

13

Penulis: JE TRI APANDI
Mahasiswa Hukum Universitas Ahmad Dahlan

PRINSIP checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.

Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya,
sehingga penyalahgunaan negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.

Prinsip checks and balances tidak
dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan, hal ini diperkuat dengan adanya pendapat dari Robert Weissberg yang menyatakan bahwa “ A principle related to separation of power is
the doctrine of checks and balances. Whereas separation of powers devides governmental power among different officials, checks and balances gives each official some power over the others.”

Di Indonesia (sebelum amandemen) banyak penyimpangan kekuasaan secara yuridis yang disebabkan besarnya kekuasaan Presiden seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Dimana diketahui bahwa Presiden menjadi pusat kekuasaan dengan hak preorgatif. Terdapat pula selain menguasai bidang eksekutif, presiden juga memiliki setengah dari kekuasaan legislatif yang dalam prakteknya Presiden juga menjadi ketua legislatif.

BACA JUGA:  Berkunjung ke Tempat Saudara, ABG Asal Kotabumi Maling Motor

Salah satu hal yang menjadi pusat perhatian saya adalah mengenai analisis ketatanegaraan yang menunjukkan bahwa UUD 1945 membawa sifat executive heavy, yang artinya memberikan bobot kekuasaan yang lebih besar kepada Lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Iniah yang menjadi kelemahan UUD 1945 (sebelum amandemen) yang dimana tidak ada keseimbangan antarkekuasaan.

UUD 1945 (sebelum amandemen) juga tidak mengatur mekanisme judicial review,
padahal seringkali lahir produk legislatif yang dipersoalkan konsistensinya dengan UUD karena
lebih banyak didominasi oleh keinginan-keinginan politik dari pemerintah.

Setelah amandemen, UUD 1945 menganut prinsip checks and balances. Prinsip ini
dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.

BACA JUGA:  Dua Pelaku Diduga Pengedar Sabu Diamankan Satresnarkoba Polres Way Kanan

Hal ini sesuai dengan pendapat Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar, “Kenapa sistem pemerintahan yang demokratis menggunakan mekanisme checks and balances? karena bangsa Indonesia secara tegas sudah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan atas hukum”.

Dengan dilakukannya amandemen, tidak ada lembaga dalam negara yang memiliki posisi di atas lembaga yang lain, dengan kata lain MPR bukan lagi berada di atas Presiden, dan Presiden bukan lagi mandataris MPR yang kedudukannya sangat tergantung pada MPR.

Checks and balances dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling
mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing.

Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah, semuanya diatur sama berdasarkan fungsi masing-masing.

Dengan demikian dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara. Inilah mengapa Prinsip checks and balances ini sangat penting bagi sistem ketatanegaraan
Indonesia. (*)