Gubernur Lampung: Infrastruktur Jalan Fokus Saya, Kadishub Siap Pidanakan Kendaraan Odol

35

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akan fokus terhadap infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

Demi mewujudkan Lampung Berjaya, Arinal meminta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung benar-benar berkomitmen melakukan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan yang ada di Provinsi Lampung. Selama 4 tahun kedepan. Saya akan memberikan hasil positif bagi masyarakat Lampung.

Walaupun anggaran kita terbatas pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Alhamdulillah Pemerintah pusat, maupun kabupaten/kota ikut membantu memberikan bantuan dana untuk infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Seperti kabupaten/ kota melalui dana bagi hasil (DBH),” kata Arinal pada refleksi akhir tahun bersama insan pers di Mahan Agung, Selasa (29/12/2020).

BACA JUGA:  Update Kasus Covid-19 Lampung 4 April 2020: PDP Sembuh Bertambah Jadi 18, Satu Positif Meninggal

Tetapi menurut masyarakat Lampung meski ada pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan. Tetap saja akan mengalami kerusakan akibat kendaraan yang melebihi kapasitas Overdimension and Overload (odol). Anggaran infrastruktur jalan terbuang cuma-cuma menghabiskan anggaran negara, jika tidak ada ketegasan pemerintah.

Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan ketegasan pemerintah untuk memberikan sanksi tegas bagi pengendara yang melintas melebihi kapasitas di Lampung.

Mendengar hal itu, Gubernur Lampung memanggil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Subonggo agar bisa menjelaskan terkait kendaraan Odol yang masih berkeliaran melintas di Provinsi Lampung.

BACA JUGA:  Update Kasus Covid-19 Lampung 9 April 2020: Positif Corona Bertambah Dua Orang, Total 18

“Tolong pak Bambang tangkap saja kendaraan yang melintas melebihi kapasitas. Biar kapok perusahaan tersebut. Dan kita juga bisa tahu asal darimana perusahaan itu, ” ujar Arinal dengan tegas

Sementara, Kadis Perhubungan Bambang Subonggo menjelaskan bahwa target 2023 “Zero Odol di Provinsi Lampung. Tidak ada lagi kendaraan yang melebihi kapasitas.

“Jika melanggar pemerintah sudah menerbitkan sanksi aturan hukum pidana bagi kendaraan maupun perusahaan. Oleh karena itu jangan main-main sanksi tidak lagi tilang tapi pidana, ” tegas Bambang. (Ayu)