DPRD Provinsi: Masyarakat Lampung Berhak Tolak Divaksin Covid-19

97

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG
Pertengahan Januari ini, Provinsi Lampung akan mendistribusikan sekaligus melaksanakan vaksin Covid-19.

Sebelumnya, Lampung sudah menerima vaksin Covid-19 produksi Sinovac dari pemerintah pusat.

Berdasarkan ketentuan kementrian kesehatan, untuk tahap awal vaksinasi akan disuntikkan kepada para kepala daerah dan forkompinda, tenaga kesehatan, lalu masyarakat.

Namun, jika masyarakat, khususnya di Lampung, menolak untuk divaksinasi Covid-19 boleh saja dan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, Rabu (6/1/2020).

BACA JUGA:  Reihana: Pemudik Tambah Jumlah ODP di Lampung

Diungkapkan, hingga saat ini vaksin Covid-19 Sinovac tersebut masih belum jelas tentang uji klinisnya.

Selain itu, negara yang iingin memproduksinya juga belum menggunakan vaksin tersebut dan belum ada izin EUA dari BPOM.

“Belum ada aturan dikenakan denda jika masyarakat menolak untuk divaksin. Sampai saat ini masih belum jelas juga uji klinisnya,” kata Yozi, di Gedung DPRD Lampung.

Ditegaskan, penolakan vaksinasi bagi masyarakat juga tidak termasuk dalam peraturan daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Sementara, masyarakat juga tidak punya kuasa menahan pemerintah untuk membeli alat vaksin asal Cina itu. Seandainya kelak vaksin tersebut menjerumuskan, masyarakat tidak bisa apa-apa.

BACA JUGA:  Wabup Way Kanan Edward Antony Meninggal saat Isolasi Covid-19 di RSUDAM Lampung

Maka dari itu, apabila di Lampung akan dibuatkan perda tentang itu, Yozi tidak akan menyetujuinya.

“Kalau vaksinnya ternyata menjerumuskan masyarakat bagaimana. Saya orang yang pertama menolak jika ada perda terkait penanggulangan vaksin,” tegas politisi Partai Demokrat itu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, belum dapat memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

“Belum dibicarakan,” ujarnya singkatnya saat dikonfirmasi. (Sandi)