Penerapan Hukum Kebiri, LPA Gelar Diskusi Bersama IDI

36

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG TENGAH-Angka kejahatan seksual terhadap anak di Lampung terbilang cukup tinggi.

Di bulan Januari 2022, sudah terjadi 10 kasus, kejahatan seksual terhadap anak, 5 diantaranya pelakunya adalah orang dekat, (paman dan ayah).

Sejumlah keluarga korban meminta Lembaga Perlindungan Anak, (LPA), untuk mendesak para penegak hukum menerapkan hukum kebirii.

Hal itu terungkap saat LPA, dan
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung Tengah, menggelar diskusi santai di Point Coffee Always Onpoint, Gunungsugih, Selasa (26/1/2021).

Diskusi terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 70/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Menurut Ketua LPA Lamteng Eko Yuwono, pihaknya sangat setuju sekaki dengan adanya tambahan hukuman untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Karena selain didukung oleh keluarga korban PPnya pun sudah terbit.

Namun belakangan ini justru terjadi blunder dengan pelaksanaan PP No 70 tahun 2020, pasalnya tidak dijelaskan siapa eksekutor penerapan hukum kebiri.

Menanggapi hal tersebut Ketua IDI Lamteng dr. Josi Harnos mengatakan hukum kebiri silakan ditegakkan, namun timbul pertanyaan pihak manakah yang akan bertindak sebagai eksekutornya.

BACA JUGA:  Bustami Zainuddin Janji Selesaikan Sengketa Lahan Register di Mesuji

“Silahkan tegakan hukum kebiri. Tapi, pertanyaannya siapa yang akan mengeksekusinta? Karena didalam PP No 70 tahun 2020, tidak disebutkan siapa yang mengeksekusi,” jelasnya.

Jika yang diminta untuk melakukan eksekusi kebiri, adalah Medis, menurut Josi bertentangan dengan sumpah profesi dokter.

Karena dalam sumpah profesi tersebut dengan jelas disebut di poin 5,, 6, 7 dan 8.

“Jika eksekusi kebiri medis yang melakukanya maka bertentangan dengan sumpah dokter. Sumpah dokter demi Allah dalam poin delapan, ‘Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien’,” tegasnya.

Josi, juga menjelaskan dalam poin lima, sumpah juga menyatakan tak akan menggunakan pengetahuan yang bertentangan dengan perikemanusiaan.

“Poin 5, ‘Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam’. Poin 6, ‘Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan’. Poin 7, ‘Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat,” katanya.

BACA JUGA:  Pekon Sukamulya Lampung Barat Libatkan Ibu Rumah Tangga Buat Masker Kain

Untuk menerapkan hukum kebiri lanjut Josi juga harus di lihat dampak sosialnya yang harus diperhatikan. Jika hukum kebiri dilakukan. “Harus diperhatikan dampak sosialnya juga. Terpenting adalah memperbaiki mental psikologis, baik korban maupun pelaku, ” ujarnya.

Ia mengatakan tdak ada jaminanya juga hukum kebiri bisa menimbulkan dampak jera pelaku kejahatan seksual. Dampak lainnya juga harus diperhatikan.

“Kemungkin dampaknya akan lebih parah lagi. Untuk itu memang hukum kebiri harus dikaji lebih dalam lagi. Karena tidak ada manusia yang tak pernah berbuat salah,” imbuhnya.

Karena sumpah jabatan profesi ini katanya Josi, tidak pernah berubah dari jaman dahulu, bahkan isinya sama dengan internasional.

Blunder-nya penerapan hukum kebiri, Ketua LPA Lamteng Eko Yuwono menygatakan akan membahasnya di forum yang lebih besar.

Eko mengatakan diskusi ini tentunya menambah wawasan. Karena LPA Lamteng sebagai lembaga hanya mendorong hukum kebiri bisa dilaksanakan. (Gunawan)