HEADLINELAMPUNG, BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Lampung sangat menyesalkan terjadinya penundaan pelantikan pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung.
Hal ini baru pertama kali terjadi, disaat pejabat sudah siap serta berkumpul untuk mengikuti pelantikan, namun tiba-tiba ditunda.
“Ini saya bertanya-tanya ada apa dan alasannya kenapa,” ujar Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Nurdin, kepada Headlinelampung, Minggu (31/1/2021).
Dia mengatakan biasanya dalam mutasi atau rolling jabatan, pastinya sudah ada sistem dan aturan.
“Kalau sudah ada sistem atau aturan pastinya tidak akan terjadi kekisruhan seperti ini,” jelas Watoni.
Apalagi kita tahu ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai tugas dan fungsinya.
“Apakah disitu Baperjakat difungsikan atau tidak. Kalau seandainya Baperjakat tidak difungsikan, untuk apa ada Baperjakat,” tukas Watoni.
Untuk itu, sesuai kebutuhan dalam proses mutasi atau rolling kalau sudah ada pelantikan maka sistem dan aturan harus dijalankan.
“Baperjakat juga bertugas sesuai mekanisme. Tidak boleh ada penundaan,” kata Watoni.
Baperjakat sudah melakukan penunjukkan pejabat eselon IV yang akan dilantik sesuai sistem dan aturan.
“Saya benar-benar menyayangkan terjadinya hal ini. Komisi I berharap ke depannya jangan terjadi lagi. Ini sejarah. Baru pertama kalinya terjadi penundaan pelantikan. Apalagi tidak ada alasan kenapa pelantikan di tunda,” jelas Watoni.
Oleh sebab itu, dengan adanya penundaan ini pasti banyak masyarakat bertanya-tanya, ada apa? Masyarakar berfikirnya macam-macam.
Padahal belum tentu, mungkin ada kekeliruan atau ketelatan pengisian jabatan.
“Tetapi hal ini jangan dijadikan alasan. Harusnya Pemprov Lampung berfikir positif, bisa dilakukan pelantikan susulan. Kenapa harus ditunda-tunda,” sergah Watoni.
Komisi I DPRD Lampung sebagai mitra kerja BKD Lampung sangat menyesalkan terjadinya hal ini.
“Mungkin nanti pada rapat pendengaran pendapat di triwulan pertama, akan menjadi koreksi kita terhadap BKD Lampung. Kenapa ini harus terjadi,” ujar Watoni.
Jika ternyata penundaan pelantikan pejabat ini tidak ada subtansi sesuai sistem dan aturan, komisi I akan menegur dengan tegas.
“Namun jika ada subtansi komersial, Komisi I memberikan toleransi mencari jalan keluar. Tetapi kembali lagi, jangan ada penundaan. Bisa dilakukan pelantikan susulan,” imbau Watoni.
Sebelumnya, seluruh pejabat eselon IV merasa kecewa atas penundaan pelantikan tersebut.
Mereka sudah melakukan persiapan dan hadir di acara pelantikan. Namun tiba-tiba ditunda, tanpa ada alasan apapun.
Rencana pelantikan 226 pejabat eselon IV di lingkungan Pemprov Lampung berlangsung kacau.
Para pejabat eselon IV yang telah hadir di pelantikan di empat tempat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), BPSDM, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Jumat (29/1/2021) pukul 15.00 WIB, tiba-tiba ditunda.
Terkait penundaan hanya disampaikan secara lisan oleh panitia BKD Lampung di empat tempat tersebut. Alasannya penundaan belum diketahui semua pejabat eselon IV.
“Ya, pelantikan tiba-tiba ditunda di empat tempat tersebut. Saat ini kami belum tau jelas alasan penundaan. Informasinya sampai waktu ditentukan, ” kata salah satu pejabat eselon IV yang menghadiri pelantikan di BKD Lampung.
Senada dikatakan pejabat eselon IV yang ada di BPSDM.
“Ya, terjadi penundaan. Tapi kami belum tahu jelas alasan ditunda, ” ujarnya.
Sementara, Plt. Badan Kepegawaian Daerah BKD Lampung, Yurnalis saat dihubungi Headlinelampung via telepon, tidak dijawab. (Ayu/Sandi)
