Pasien Covid-19 Ingin Pulang Diminta Bayar Rp 7 Juta, Ini Penjelasan RSUDAM Lampung

76

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Beredar kabar, seorang pasien positif Covid-19 yang diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung, diminta membayar biaya Rp 7 juta agar bisa dibawa pulang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelumnya Ayu Puspita Sari (18), warga Pringsewu, merawat ibunya yang juga pasien positif Covid-19 di RSUDAM.

Wakil Direktur Keperawatan Pelayanan dan Penunjang Medik, RSUDAM, dr. Mars Dwi Tjahjo Sp. U, menyatakan keberatan dengan adanya pemberitaan tersebut.

“Dengan adanya pemberitaan tersebut maka kami atas nama Direksi dan Manajemen RSUDAM menyatakan keberatan,” ujarnya kepada awak media, di RSUDAM Lampung, Senin (1/2/2021).

Dijelaskan, pada 30 Januari 2021, pukul 08.30 WIB, Hartadi yang merupakan ayah pasien, menanyakan apakah anaknya (AHK) bisa pulang dan isolasi di rumah.

Pihak RSUDAM kemudian mengonsultasikan hal tersebut kepada dokter yang merawat AHK.

“Hasilnya, pasien belum boleh pulang karena sedang dalam proses pengobatan, yang mengharuskan pasien menerima obat Avigan selama tujuh hari,” terang Mars.

BACA JUGA:  Kepala BPKAD Lampung: Pembayaran THR PNS Tunggu PP Terbit

Namun, belum tujuh hari, Hartadi sudah meminta AHK untuk pulang. Sebab itu dikenakan biaya pengganti pengobatan, karena ingin membawa pulang pasien secara paksa.

“Saat itu baru berjalan empat hari, tapi Hartadi bersikeras agar anaknya dapat dibawa pulang saat itu juga, sehingga pihak RSUDAM meminta Hartadi untuk menandatangani surat pemulangan paksa pasien, yang berarti biaya pengobatan dibayarkan secara umum, tidak ditanggung Kementerian Kesehatan,” jelas Mars.

Saat ini, AHK masih menjalani isolasi di RSUDAM, sehingga biaya pengobatan ditanggung Kementerian Kesehatan.

“Kami juga ingin memberitahukan bahwa AHK saat ini masih dirawat di Ruang Isolasi RSUDAM, sehingga biaya pengobatan ditanggung Kementerian Kesehatan alias gratis, karena pasien tidak melakukan pulang paksa,” kata Mars.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, ikut bicara.

Menurutnya, masyarakat yang berobat harus bldilihat dari sistemnya, apakah secara umum atau menggunakan BPJS.

BACA JUGA:  Pemprov Lampung Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Implementasi Program Smart Village

“Masyarakat jangan memaksakan dirawat untuk umum kalau memang tidak mampu. Kalau keluarga memaksa pulang dan dari awal memakai BPJS, tidak masalah. Justru pihak rumah sakit senang,” kata Elly.

Menurutnya, peristiwa yang seperti ini harus diberi tahu kepada masyarakat. Jika bisa melakukan isolasi mandiri di rumah atau tidak bergejala, maka isolasi di rumah saja selama 14 hari.

“Saya pernah coba isolasi selama 10 hari, terus saya lakukan tes antigen hasilnya non reaktif. Lalu saya tes swab PCR hasilnya masih reaktif. Setelah saya periksa 14 hari, baru ketahuan hasilnya nonreaktif,” ujar Elly.

Dia menyarankan agar mengikuti saja anjuran pemerintah untuk isolasi selama 14 hari.

“Artinya, kepompong virus itu baru hilang selama 14 hari. Virus mati sendiri dengan syariat diobati. Dengan minum obat, pola makan atau vitamin lainnya,” kata Elly. (Sandi)