MoU Bersama PN Lamteng, PBHI Siap Berikan Pendampingan Hukum Gratis untuk Warga Kurang Mampu

31

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG TENGAH-Untuk kedua kalinya Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menandatangani nota kesepahaman atau memori of understanding (MOU) dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI).

Penandatanganan MoU tersebut terkait pos bantuan hukum untuk masyarakat yang kurang mampu, dan sedang berhadapan dengan hukum namun tidak mampu membayar lawyenya.

Hal itu diungkapkan oleh Sekertaris PBHI yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lamteng, Eko Yuwono.

Menurut Eko Yuwono, MoU antara PN Lamteng dan PHBI ditandatangani oleh ketua PN dan Eko Yuwono SP sekretaris PBHI. Eko Yuwono sendiri mewakili ketua PBHI Lamteng Ardhat Kesuma SH. Yang disaksikan oleh sejumlah pejabat PN dan PBHI.

BACA JUGA:  Pleno KPU Lamteng, DPT Pilkada 922.468 Jiwa

Eko mengatakan bahwa MoU yang ditanda tangani Kamis Jumat (5/2/2022) merupakan yang kedua kalinya. Karena, yang pertama telah ditandatangani nota kesepahaman antara PN dan PBHI pada tahun 2020.

“Alhamdulikah PBHI juga di percaya menjadi Posbakum di PN Lamteng di 2021. Kita masih di percaya lagi menjadi Posbakum di PN Lamteng,” ujarnya.

BACA JUGA:  New Normal, Pekerja Seni Bertemu Bupati Lampung Tengah

Eko menjelaskan, dengan adanya MoU ini diharapkan mampu menjadi sinergitas antara PN dan PBHI, untuk membantu masyarakat yang tidak mampu membayar lawyernya saat berhadapan dengan hukum atau tersangkut pidana.

Dikatakannya, PBHI siap memberikan konsultasi, dan pendamping hukum terhadap warga tidak mampu yang tersangkut pidana di PN Lamteng.

“Kami juga melayani konsultasi hukum gratis, dan siap menjadi pengacara bagi masyarakat yang tidak mampu membayar,” pungkas Eko. (Gunawan)