HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG TENGAH-Usulan Pemberhentia Masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Masa Jabatan 2016-2021 di Paripurnakan DPRD Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Senin (8/2/2021).
Rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Lamteng tersebut dimpin oleh Ketua DPRD Sumarsono, beseta dua orang wakil Ketua, dan Seluruh jajaran Forkopimda, dihadiri oleh 30 anggota dewan.
Dalam sambutnya, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, memyampaikan permohonan maaf apabila selama dalam imasa kepemimpinannya terdapat kesalahan maupun kekurangan.
Selain itu, Loekman juga mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak atas kerjasamanya selama ini dalam membangun Kabupaten Lamteng.
“Mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpib Lamteng. Dan terimakasih kepada semua pihak atas kerjasamanya selama ini,” jelasnya.
Loekman mengatakan, meskipun ada sedikit kesulitan dan halangan dalam perjalananya memimpin Lamteng selama ini.
Untuk Loekman kembali memohon maaf atas segala ke kurangnya selama memimpin Lamteng.
“Untuk itu saya meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dimasa kepemimpinan saya walupun itu semua demi kepentingan kita bersama,” tegas Loekman.
Mantan wakil bupati di era Mustafa tersebut menjelaskan, meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai bupati dia berjanji akan aktif dalam memajukan Lamteng.
“Saya 39 tahun hidup di Lamteng. Insyaallah akan terus, aktif membangun Lamteng, dan sampai sekarang selalu mendukung kemajuan Lamteng. Jadi, jangan salah menilai kinerja saya,” ungkapnya.
Terkait pesta demokrasi Pilkada, yang baru saja digelar Loekman menyinggung tingginya biaya tersebut.
Loekman menambahkan disetiap pesta demokrasi (Pilkada) di Lamteng, apabila kejadian seperti yang lalu tetap terus dilakukan, dikawatirkan nantinya akan berimbas dalam kebijakan-kebijakan dimasa kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati terpilih.
“Saya harap kedepan pesta demokrasi dapat berjalan lebih baik lagi. Karena, kita harus prihatin. Karena apabila intensitas yang tinggi dalam pemilihan seperti ini tetap diteruskan, yang kita takutkan nantinya akan berimbas pada munculnya kebijakan yang dapat merugikan masyarakat,” pungkas Loekman. (Gunawan)
