Kasus Dugaan Korupsi Proyek Lampu Jalan 2016, Dua Pejabat Lamsel Jadi Tersangka

61

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG SELATAN-Diam-diam Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda telah menetapkan dua pejabat Pemkab Lampung Selatan (Lamsel) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tahun 2016 di wilayah Kecamatan Natar, Lamsel.

Keduanya yakni TP pada tahun 2016 menjabat sebagai sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lamsel dan LI pada tahun 2016 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dalam pelaksanaan pengadaan LPJU konvensional di kecamatan Natar Lamsel.

Kasi Pidsus Kejari Lamsel, Eko Setianegara menjelaskan, pada tahun 2016, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lamsel melakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan LPJU konvensional di kecamatan Natar dengan nilai kontrak Rp977.951.000.

BACA JUGA:  Akibat Cinta Terlarang Berakhir di Balik Jeruji Besi, Ini Penyebabnya

“Setelah kami selidiki dengan meminta keterangan dari saksi ahli listrik dan bangunan, kegiatan itu tidak sesuai dengan spesifikasi, setelah kami hitung, negara mengalami kerugian sekitar Rp307.869.415,” ungkap Eko, Rabu 10 Februari 2021.

Eko menjelaskan, pemasangan kabel LPJU, berbeda dengan hasil perencanaan yang semula menggunakan jaringan kabel bawah tanah. Namun pelaksanaannya menggunakan kabel atas.

“Itu kan seharusnya pekerjaan galian untuk kabel tidak ada. Tapi ini volumenya tidak berubah,” ujarnya di kantor kejari.

Selain itu, sambung Eko, kabel yang dipasang menggunakan jenis kabel Twisted (2x10mm), tidak sesuai dengan jenis kabel yang dikontrak menggunakan kabel NYY (4x16mm). Bahkan, jumlah kontrol panel yang terpasang juga hanya 3 unit, berbeda dengan yang dikontrak sebanyak 12 unit.

BACA JUGA:  Satu Polwan Polres Tuba Terima Reward dari Polda Lampung

“Jenis lampunya juga menggunakan LED 50 Watt, tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak menggunakan jenis SON T 250 Watt,” imbuh mantan Kasi Intel Kejari Lampung Timur ini.

Atas dasar tersebut, Kejari Lamsel melakukan penyelidikan dan meminta keterangan 21 saksi dan 2 saksi ahli, sehingga menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut.

“Kami menjerat mereka dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (ricky)