BPTD Wilayah VI Lampung-Bengkulu Meja Hijaukan Kendaraan ODOL ke Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda

118

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Kerusakan ruas jalan Nasional maupun Provinsi Lampung saat ini selalu terjadi akibat adanya angkutan barang yang melebihi kapasitas disebut juga Over Dimensi dan Over Loading (ODOL).

Dengan komitmen bersama antara Pemprov Lampung melalui Dinas Perhubungan dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Provinsi Bengkulu-Lampung, serta aparat kepolisian, melakukan penegakkan hukum (GAKUM).

Pada Rabu, 10 Februari 2021 merupakan momen yang bersejarah bagi BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung.

Tim Gakum telah mengantarkan kendaraan ODOL di Wilayah Provinsi Lampung dalam proses hukum tindak pidana.

Dalam penegakkan hukum pada 3-5 Desember 2020 Tim GAKUM BPTD didampingi Satlantas Polres Kabupaten Lampung Selatan pada 4 Desember 2020, menjaring truk Tronton berplat B 9593 UT warna biru kombinasi yang dikendarai Hendri Wijaya.

Disinyalir kendaraan tersebut telah dimodifikasi/dirakit pemiliknya, sehingga ukuran dimensi kendaraan melebihi ketentuan.

Setelah dilakukan penimbangan dan pengukuran dimensi dinyatakan benar bahwa kendaraan tersebut melanggar Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

Oleh sebab itu pelanggaran terhadap truk tersebut dikenakan sanksi Pasal 277 Junto dan Pasal 50 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

BACA JUGA:  Turunkan Biaya Wisata ke Lampung, Disparekraf Gelar Great Sale

Hal ini diungkapkan Kepala BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung, Sigit kepada Headlinelampung, Selasa (16/2/2021).

“Konsen terhadap pengawasan dan penanganan penegakkan kendaraan ODOL khususnya di wilayah kerja BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung dalam rangka mendukung dan mensukseskan program pemerintah menuju Indonesia bebas ODOL (ZERO ODOL) pada 1 Januari tahun 2023,” ujarnya.

Faktor keselamatan transportasi menjadi tanggung jawab bersama, untuk memastikan keselamatan dan keamanan agar tidak ada lagi korban jiwa yang sia-sia akibat kerusakan jalan.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia Zero ODOL 2023,” imbaunya.

Terkait kendaraan tersebut, lanjut dia, berkas dinyatakan lengkap oleh Kejati Lampung (P21). Selanjutnya menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda Lampung Selatan.

Dasar hukum penanganan kendaraan ODOL adalah Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 277 yang bunyinya :

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bemotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wikayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan penubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puhih empat juta rupiah).

BACA JUGA:  Wagub Lampung dan Wali Kota Balam Tinjau Kesiapan Rumah Ibadah Menghadapi New Normal

Sedangkan Pasal 50 ayat 1: Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dümpor, dibuat dan’atau dirakit di dakam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

Kemudian, peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang pedoman nomalisasi kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang mengatur tata cara normalisasi bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran ODOL.

Untuk upaya penanganan kendaraan ODOL, kata Sigit sudah dilakukan oleh BPTD VI melalui Sosialisasi, Nomalisasi dan Penegakkan Hukum secara tegas yang dilakukan diberbagai tempat seperti Rest Area, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, dan UPPKB Way Urang. (Ayu)