Jauhnya Perbedaan Jumlah Kenaikan TPP 2021 Dikeluhkan Pejabat di Dinas Provinsi Lampung

378

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Tahun ini, alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) di lingkungan Pemprov Lampung naik.

Namun, jauhnya perbedaan jumlah kenaikan TPP di dinas-dinas, dikeluhkan sejumlah pejabat.

Seperti diungkapkan salah satu pejabat eselon III di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yang minta namanya dirahasiakan.

Menurut dia, jauhnya perbedaan jumlah kenaikan TPP 2021 ini sangat tidak adil.

“Mohon bisa dipertimbangkan kembali pak gubernur,” harapnya, kepada Headlinelampung, Selasa (23/2/2021).

Senada diungkapkan pejabat eselon III lainnya yang bertugas di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfostik) Provinsi Lampung.

Pejabat yang enggan namanya ditulis ini mengungkapkan jika TPP 2021 di dinas memang sedikit naiknya.

“Tapi, Alhamdulillah. Nafas agak lega karena bisa untuk bayar cicilan rumah,” kata dia.

BACA JUGA:  Gubernur Lampung Bahas Progres Kartu Petani Berjaya

Sebelumnya diberitakan, Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan seluruh dinas dan instansi ada kenaikan TPP tahun 2021.

Melalui data yang dihimpun Headlinelampung, besaran TPP 2021 bagi instansi dan dinas di lingkungan Pemprov Lampung yakni

Untuk jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) kepala dinas kenaikan TPP 2021 sebesar Rp 23.500.000, Administrator Eselon III (Sekretaris) Rp 8.500.000, kepala bidang (Kabid) Rp 7.500.000 dan Pengawas (Eselon IV) Rp. 5.000.000.

“Kenaikan TPP berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19,” kata Fahrizal.

Selain itu, lanjut dia, kenaikan TPP juga berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

BACA JUGA:  Wagub Lampung: Ramadhan, Kegiatan Belajar Mengajar dan Pesantren secara Online dari Rumah

“Yang mana telah disetujui oleh Kemendagri melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900/933/KEUDA tanggal 5 Februari 2021 perihal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung,” jelas Fahrizal.

Dia juga menyatakan besaran penghasilan yang tertera dalam pergub tersebut merupakan angka tertinggi, dimana nilai pembayaran sebenarnya akan berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja ASN, yang mana akan dihitung dan dikontrol sesuai dengan keuangan daerah.

“Dinilai sesuai dengan kehadiran dan kinerja, selain itu juga berdasarkan Anggaran Daerah, jika tidak ada anggaran ya tidak akan dibayarkan,” ungkap Fahrizal. (Ayu)