Mediasi Konflik PT TOP dengan Warga, Bupati Lampung Barat : Boleh Menuntut, tapi Jangan Menghambat

25

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG BARAT – Pemkab Lampung Barat (Lambar) memediasi PT. Tiga Oregon Putra (TOP) dan warga Pekon Bedudu Kecamatan Belalau, untuk mencari solusi terbaik, Selasa (23/2/2021).

Hal itu terkait konflik yang terjadi akibat aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Dusun Tabak, Pekon Balak dan Dusun Way Kuwol, Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak.

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Pesagi Sekretariat Pemkab Lambar tersebut dibuka Bupati Parosil Mabsus didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring, Wakapolres Lambar Kompol Dwi Santosa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ansari, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Endiawan, Kabag SDA Sri, Camat Belalau Akmal, Site Manager PT Tiga Oregon Putra Cahyono Kusumo Aji dan jajaran, serta Peratin Pekon Bedudu Alexander Metias bersama perwakilan warga.

Pakcik, sapaan Parosil Mabsus mengungkapkan, mediasi tersebut dilakukan untuk mencari titik temu dan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi antara pihak PT. TOP dengan masyarakat yang terdampak, dimana disinyalir menimbulkan kerusakan lahan milik warga setempat.

“Mediasi ini bukan cari-cari kesalahan, tapi mencari titik temu, PT. Tiga Oregon Putra tak boleh dirugikan termasuk masyarakat. Pembangunan PT. Oregon ini merupakan investasi di Lambar untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Sebanyak 164 KK Kampung Negara Batin Way Kanan Terima BLT Tahap Tiga

Bupati meminta masyarakat yang terkena dampak tersebut agar tidak mencari kesalahan dari pihak perusahaan. Apalagi sampai menghambat pekerjaan PT TOP.

“Jangan sampai kita mencari kesalahan atau menjadi penghambat pekerjaan PT Tiga Oregon. Menuntut boleh, tetapi dalam konteks yang wajar,” imbau Parosil.

Ia juga mengharapkan peratin setempat memfasilitasi masyarakat yang terdampak, dalam menyampaikan harapan dan keinginan kepada PT TOP, sehingga hal itu dapat memberi keuntungan pihak PT dan masyarakat.

“Harus saling menguntungkan, pihak PT jangan keukeuh dan ego. Masyarakat juga jangan sampai terlalu membebani pihak PT Oregon,” ujarnya.

Site Manager PT Tiga Oregon Putra, Cahyono Kusumo Aji membantah jika pembangunan PLTMH menimbulkan kerusakan lahan perkebunan warga setempat.

“Longsor yang dimaksud masyarakat setempat telah terjadi sebelum pembangunan PT TOP itu dilakukan,” jelasnya.

Pihaknya mengklaim sebelum didirikannya PT tersebut, telah dilakukan penelitian terkait kondisi biologis, sehingga hal itu menjadi parameter studi sebelum mendirikan PT.

Pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan Peratin Pekon Bedudu Alexander, terkait dengan permasalah yang terjadi.

“Terkait keluhan masyarakat, kami telah menjelaskan kronologisnya, upaya yang dilakukan PT pada 22 Januari 2020. Kemudian kami melakukan peninjauan di lokasi pada 23 Februari bersama Peratin dan masyarakat,” urainya.

BACA JUGA:  Bupati Tanggamus Berikan Bantuan Telur untuk Ibu Hamil

Namun hasil dari komunikasi dan peninjauan tersebut, pihak pekon dan masyatakat setempat meminta perusahaan untuk membebaskan kerusakan lahan dengan ganti rugi sebesar Rp.200 ribu per meter dengan lebar 100 meter dan panjang 3 Km.

Sementara pihak perusahan tak dapat melakukan pembebasan lahan itu, dikarenakan terkait masalah dan perizinan dimiliki.

“Izin pembebasan lahan sudah dilakukan seluas satu hektare pada 2016-2017, sehingga tak ada izin lagi pembebasan lahan di Bedudu,” kata Cahyono.

Ia menambahkan, pihak PT pernah menawarkan penataan sungai di Way Semangka, tetapi tawaran tersebut ditolak dengan alasan pembebasan lahan terlebih dahulu.

Kesimpulannya, dalam mediasi tersebut pihak PT. TOP bersikeras tak mengakui jika kerusakan lahan warga itu akibat pembangunan proyek PLTM tersebut.

Persoalan tersebut akan ditinjau lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PTSP dan Naker, Kepala Bagian Sumber Daya Alam serta PT. TOP yang bersangkutan.

Pihak perusahan siap bertanggung jawab jika merugikan masyarakat.

“Kami siap bertanggung jawab jika merugikan masyarakat, kalau aktivitas kami mengganggu lingkungan dan merusak tanam tumbuh,” pungkasnya. (Hendri)