Pejabat Eselon III dan IV Disdikbud Lampung Teken Pakta Integritas

85

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menggelar penandatanganan Pakta Integritas bagi pejabat Eselon III dan IV, di Aula Kantor Disdikbud setempat, Selasa (23/2/2021).

Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Sulpakar mengatakan penandatanganan Pakta Integritas memiliki arti penting bagi seluruh pejabat maupun pegawai di lingkungan dinas setempat.

“Ini merupakan sebuah komitmen bersama dengan menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Selain itu, penandatanganan ini memberikan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukan kesetiaan yang utuh bagi pegawai di Disdikbud Provinsi Lampung.

BACA JUGA:  Update Kasus Covid-19 Lampung 29 Juli 2020: Pasien Suspek Bertambah Lima Orang

“Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan atau kejujuran,” ujar Sulpakar.

Pakta merupakan bentuk perjanjian. Pernyataan janji bersama atau komitmen sebagai bentuk kesanggupan untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Pakta Integritas tersebut berisi tujuh poin yang harus ditaati, yakni sebagai pengingat akan komitmen Aparatur Pegawai Negeri Sipil untuk menjaga citra dan kredibilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, memenuhi standar kerja/profesi, berperan serta proaktif mencegah KKN, tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi), menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) hingga komitmen untuk menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi.

BACA JUGA:  Gubernur Lampung Matangkan Pengembangan Pariwisata Terintegrasi di Bakauheni, Target Selesai 2024

Di samping pelaksanaan tugas tersebut, di masa pandemi Covid 19 pihaknya juga tidak henti-hentinya memberikan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas untuk tetap menaati protokol kesehatan.

“Jadi kita harus memulai pencegahan Covid-19 dari sini, supaya memperkecil penularan virus ini di Provinsi Lampung, termasuk pemerintah daerah,” kata Sulpakar. (Ayu)