Hadiri Paripurna LKPj 2020, Berikut Penjelasan Bupati Way Kanan

14

HEADLINELAMPUNG, WAY KANAN-Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya (RAS), dan Wakil bupati (Wabup), AliRahman menghadiri rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2020, di DPRD kabupaten setempat, Selasa (30/03/2021)

Bupati RAS mengatakan, LKPJ merupakan manifestasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggung jawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 dan sebagai sarana evaluasi kinerja penyelengaraan urusan pemerintahan untuk perbaikan kedepan.

“Kemudian itu Secara substansi, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2020 merupakan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Way Kanan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021,” jelasnya.

BACA JUGA:  Kejari Pringsewu Gelar Upacara Virtual Hari Bhakti Adhyaksa

RAS menambahkan, sesuai peraturan di atas, berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

“Dengan adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) memuat:
Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya.

Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, yang meliputi :
Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi,” jelas Adipati Surya.

BACA JUGA:  Disnaker Ajak Warga Tanggamus Daftar Program Kartu Prakerja

Masih kata Bupati,Seperti sama-sama kita ketahui pada tahun 2020, terjadi pandemic covid 19 yang mempengaruhi hampir keseluruhan sendi kehidupan. Akibat pandemik covid 19 tersebut telah membuat tekanan berat bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Berkurangnya pendapatan yang berasal dari dana transfer dan adanya kebijakan refocusing serta realokasi anggaran tidak hanya menyebabkan penundaan beberapa agenda pembangunan daerah, tetapi juga terjadi perubahan skenario pembangunan.

“Selain itu akibat Covid 19 juga berdampak pada kapasitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur. Hal ini berdampak juga pada capaian kinerja tahun 2020, berikut ini saya sampaikan perkembangan kondisi Kabupaten Way Kanan dari aspek, fokus dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020,” pungkasnya.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh, Ketua, dan Wakil Ketua, Anggota DPRD pWay Kanan,Wakil Bupati Way Kanan, Forkopimda Way Kanan, Sekda, Dan Berserta jajarannya. (Apriydi/Migo)