HEADLINELAMPUNG, PRINGSEWU-Bupati Pringsewu, Sujadi menandatangani kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero), untuk jasa layanan pengiriman barang dan jasa keuangan.
Perjanjian kerja sama itu, dilakukan Bupati Sujadi dengan Kepala PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Bandar Lampung, Fernanda Rahmanto di aula Utama Pemkab Pringsewu, Senin (5/4/2021).
Perjanjian kerja sama juga, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu dengan PT Pos Indonesia, terkait penghantaran dokumen kependudukan melalui jasa pos ke alamat warga.
Bupati Sujadi berharap, dengan telah ditandatanganinya MoU, selanjutnya dinas-dinas di lingkup Pemkab Pringsewu dapat menindaklanjuti dengan menjalin kerjasama dengan PT Pos Indonesia.
Menurut Sujadi, Pemkab Pringsewu tidak henti-hentinya berinovasi guna memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah, terutama di masa pandemi seperti saat ini.
“Sebelumnya Pemkab Pringsewu telah dijalin kerjasama dengan Grab terkait penghantaran dokumen kependudukan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Cabang PT Pos Indonesia Bandar Lampung, Fernanda Rahmanto mengatakan, setelah penandatanganan MoU, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dengan dinas-dinas lain di Kabupaten Pringsewu.
Dikatakannyaz PT Pos Indonesia sejak Januari lepas juga telah menandatangani perjanjian kerja sama
dengan berbagai pihak, seperti yang sudah dilaksanakan di Pulau Jawa, dengan menggandeng BUMDes untuk pemanfaatan jasa pos dalam rangka memberdayakan BUMDes setempat.
Ia berharap hal tersebut dapat juga dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu.
“PT Pos Indonesia akan terus mengabdi kepada masyarakat dalam satu tarikan nafas, yakni antara profit company dan tugas pengabdian,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Pringsewu Nazri Syauti mengatakan, kerjasama dengan PT Pos Indonesia adalah salah satu solusi guna menjawab keluhan masyarakat dalam pelayanan KTP el dan KIA di masa pandemi.
“Perjanjian kerja sama ini, dengan harapan dapat memberikan pilihan kepada masyarakat agar dokumen yang diurus dapat langsung diterimaz kendati.biaya penghantaran dokumen ditanggung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Yono)
