Pemprov Lampung Kosongkan Lahan di Desa Wayhuwi, Qodratul: Silahkan Warga Mengadukan ke Pengadilan

115

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bergerak cepat melakukan pengosongan lahan di Desa Wayhuwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang berlokasi dipinggir jalan Ryacudu, Senin (19/4/2021) sekira pukul 09.00 WIB.

Pengosongan lahan sempat mendapat perlawanan dari warga setempat yang sudah lama tinggal di lahan tersebut. Namun kegiatan tersebut dijaga ketat oleh satuan polisi pamong praja provinsi Lampung (Satpol-PP), serta dibantu petugas dari kepolisian.

“Dari pantauan Headline Lampung pengosongan lahan menggunakan belasan mesin penggeruk (ekskavator). Adapun bangunan yang kosongkan yakni bangunan rumah, toko, warung (ruko) yang didiami oleh delapan kepala keluarga (KK).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Lampung Qudrotul Ikhwan mengatakan bahwa pengosongan lahan tersebut dilakukan, karena warga tidak berhak lagi menepati lahan itu.

“Kita sudah memperingati dari tahun 2015, tapi warga menolak, jadi lahan itu mau kita manfaatkan terpaksa kita kosongkan dulu tempatnya, “kata Qodratul kepada headline Lampung saat dikonfirmasi.

Qodratul menjelang bagi warga yang menolak silahkan saja mengadu ke pengadilan, tidak ada masalah. Tanah sudah jelas milik Pemprov
Lampung dan bersertifikat.

BACA JUGA:  Update Kasus Covid-19 Lampung 21 Mei 2020: Lagi, Positif Corona Bertambah 16 Orang, Satu Meninggal

” Dulu itu lahan sisa yang dimiliki Pemprov Lampung pada tahun 2011. Jadi tanah yang tersisa ini kita sertifikatkan,” jelasnya.

Lanjut dia, ketika orang mencoba untuk menempati, sudah diingatkan, tapi masih saja bertahan. Apalagi data sudah lengkap, cerita yang benar didukung oleh fakta-fakta yang ada. Itu milik Pemprov Lampung dan mau dimanfaatkan untuk program Pemprov Lampung.

“Artinya Pemprov sudah sangat kuat.
Memang kita enggak salah. Kita terima apa yang ditetapkan pengadilan atas pengaduan warga tersebut,” ujarnya.

Sementara Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, setiap orang bisa mengklaim dengan caranya masing-masing, tetapi yang pasti pemprov Lampung telah memiliki sertifikat resmi lahan tersebut maka dari itu dilakukan pengosongan lahan.

“Sebelumnya telah dilakukan proses peringatan yang sesuai dengan tahapannya yakni tahap pertama warga yang bersangkutan telah diberikan surat teguran, kedua warga sudah diberikan penjelasan, ketiga pembersihan lahan oleh pemprov Lampung,” ujar dia.

Ia menegaskan tidak akan ada ganti rugi bangunan karena bangunan itu ilegal atau warga telah menguasai lahan secara ilegal (Bangunan tidak ada ganti rugi karena mereka membangun tanpa izin).

BACA JUGA:  Dokter di Lampung: Hydroxychloroquine Bisa untuk Tata Laksana Pasien Covid-19

“Bangunan itu ilegal maka pemprov Lampung harus juga melakukan teguran secara fisik dan alhamdulillah pemprov Lampung tadi telah melakukan pembersihan dengan cara yang kondusif. Kalau untuk luas saya tidak hapal dan lahan itu akan dijadikan sebagai tempat fasilitas umum yakni taman, jalan tapi yang jelas aset pemprov Lampung harus dikuasai,” tutupnya.

Terpisah, Adi Giwoxe Saputra (46), warga yang mendiami lahan mengatakan, sangat kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh gubernur Lampung, padahal pihaknya melalui kuasa hukumnya telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kalianda, Lampung Selatan pada 16 April 2021 dan teregistrasi No.15/Pdt.G/2021/PN tetapi tidak ada toleransi dari pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung.

“Walaupun sudah dilakukan gugatan ke pengadilan negeri tetap saja ada penggusuran itu artinya suara kita tidak pernah didengarkan dan undangan rapat juga cuma sekali. Lalu ketika penggusuran berlangsung tidak ada mediasi atau jalan tengah (Mendadak),” katanya. (Ayu)