SK Gubernur Tim Penilaian DJKN Lahan Waydadi Keluar, KPK Siap Bantu Pemprov Lampung

102

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG-Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Yudhiawan melakukan pertemuan dengan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi di Mahan Agung, Kota Bandar Lampung, Senin (19/4/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Yudhiawan menjelaskan KPK terus mendorong dilakukannya percepatan sertifikasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah (Pemda), khusus Pemprov Lampung.

Terkait percepatan sertifikasi tersebut, Yudhiawan menerangkan bahwa rencananya besok, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango akan datang ke Lampung untuk menyerahkan sertifikasi.

“Besok akan ada penyerahan 1.056 sertifikat yang akan dibagikan ke teman-teman Pemda, yang mana 398-nya itu diserahkan ke PLN,” terangnya.

Terkait percepatan sertifikat tersebut, Yudhiawan menjelaskan, bahwa Korsup akan terus mendorong optimalisasi kerjasama antara Pemda Lampung dengan BPN.

BACA JUGA:  Gelar Sosper, Anggota DPRD Lampung Apriliati Imbau Masyarakat Agar Selalu Menjaga Persatuan dan Kesatuan

Adapun yang menjadi hambatan dari percepatan ini adalah adanya permintaan dari kepala desa dan lurah. Oleh karena itu, diperlukan imbauan untuk memudahkan proses tersebut.

Yudhiawan menerangkan, bahwa pihaknya juga terus berupaya melakukan penyelesaian sejumlah masalah, termasuk penyelesaian masalah tanah yang masih bersengketa atau ada di pihak ketiga.

“Kami sudah kerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membantu KPK, membantu Pemda dalam proses penyelesaian masalah tanah yang bermasalah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada KPK RI atas seluruh dukungan dalam percepatan sertifikasi dan pengamanan aset tanah, “tambah Arinal.

Yudhiawan turut didampingi Kasatgas Pencegahan Wilayah Sumsel, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung Nana Mulyana, Person In Charge (PIC) Wilayah Lampung Nindyah Sunardini, dan PIC Wilayah Sumatera Selatan Alfi Rachman Waluyo.

BACA JUGA:  Polres Tanggamus Identifikasi Mayat Bayi di Aliran Sungai Bulok

Sementara dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung mengapresiasi bantuan KPK melakukan penyelesaian sejumlah masalah, termasuk penyelesaian masalah tanah yang masih bersengketa atau ada di pihak ketiga. Salah satunya aset lahan Waydadi yang ada di Sukarame Kota Bandar Lampung.

“Alhamdulillah sudah keluar Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Tim penilaian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Nantinya kita akan Appraisal ulang di DJKN.

“Berapa nilai yang telah dihitung DJKN akan kita sosialisasi kepada masyarakat Waydadi. Harapan mereka (masyarakat) bisa membayar yang sudah dikeluarkan DJKN,” tutur dia dengan singkat. (Ayu)