Peran Polri Dalam PPKM Darurat Jawa dan Bali

12
Reihan Farandy/NO AK 18061 LIII/AS

SEIRING dengan perkembangan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang makin meningkat, Kamis (7/1/2021) di Istana Kepresidenan, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, untuk memperketat aktifitas masyarakat agar penyebaran Covid-19 tidak semakin luas. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 3- 20 Juli 2021, dengan fokus diterapkan di wilayah Jawa dan Bali.

Sebagian wilayah Indonesia memberlakukan PPKM Darurat khususnya untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sedangkan, beberapa daerah lainnya dan di luar pulau Jawa menerapkan PPKM Berbasis Mikro berdasarkan Intruksi Mendagri No: 10/2021 yang memuat PPKM berbasis mikro dan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Perbedaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam aktifitas masyarakat. Diantaranya, untuk Sektor Esensial, karyawan yang boleh Work From Office (WFO) maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.

Sektor Esensial ini, mencakup bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor. Sementara itu, untuk Sektor Kritikal, karyawan diperbolehkan WFO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sektor kritikal ini, mencakup bidang energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi utilitas dasar, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam aturan PPKM Mikro, aktivitas perkantoran diwajibkan menerapkan 75 persen WFH tanpa klasifikasi tempat kerja berada di wilayah zona merah atau tidak. Untuk Sektor Esensial,
diperbolehkan beroperasi 100 persen dengan menerapkan Prokes yang ketat dan pengaturan jam operasional serta kapasitas.

PPKM Darurat mengharuskan pusat
perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara. Pada PPKM Mikro, pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB dengan pembatasan pengunjung maksimal 25 persen.

BACA JUGA:  PGRI Pringsewu Baksos untuk Korban Banjir di Pardasuka

PPKM Darurat mengatur penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan Prokes yang ketat.

Sedangkan, PPKM Mikro membatasi penumpang transportasi umum maksimal 50 persen dengan menerapkan Prokes yang ketat.

PPKM Darurat, mewajibkan resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan Prokes yang ketat dan tidak menyediakan makan di tempat resepsi.

PPKM Mikro juga melarang resepsi pernikahan menyediakan makan di tempat. Namun, memperbolehkan tamu undangan maksimal 25 persen dari kapasitas.

Selanjutnya, terdapat juga tiga aturan
tambahan yang akan diberlakukan dalam PPKM Darurat sebagai berikut:

a. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh
(pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis
pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya.

b. Masker tetap dipakai saat melakukan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan
memakai face shield tanpa masker.

c. PPKM Mikro tetap dilaksanakan di RT/RW zona merah.

Dalam mengawal PPKM Darurat dan PPKM Mikro peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangatlah penting dalam mendukung penerapan Kebijakan khususnya PPKM Darurat maupun PPKM) Mikro.

Lebih kurang 50 ribuan personil akan di siagakan untuk mendukung Kebijakan PPKM Darurat. Walaupun jumlah tersebut tidak signifikan namun dengan kegiatan yang terencana, mudah-mudahan bisa efektif dan tepat sasaran.

Polri dalam mendukung percepatan Penanganan Covid-19 melaksanakan program Serbuan Vaksinasi Nasioanal 1 juta dosis/hari pada acara HUT Bhayangkara ke-75 dengan “Tema Transformasi Polri yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid 19”, Polri melaksanakan kegiatan serbu vaksinasi massal serentak di 34 Polda dan jajaran Polres, Polsek seluruh Indonesia.

Peran Kepolisian sangat penting dalam mengawal PPKM Darurat, namun Kepolisian juga harus didukung oleh semua lapisan masyarakat. Peran masyarakat akan mendukung peran yang diambil pemerintah pusat dan pemerintah daerah, aparat hukum dan personel TNI-Polri dalam pelaksanaan pengetatan aktivitas pada masa PPKM Darurat.

Polri dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dengan membatasi mobilitas masyarakat dan pengawasan Prokes. Bahkan, tindakan tegas guna menekan penyebaran Covid-19.

Untuk memberikan dukungan kepada Polri, pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No:15/2021, tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian, Surat Edaran dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No: 14/2021, tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Pemerintahan Daerah juga diharapkan untuk segera menerbitkan Peraturan
Daerah dalam PPKM Darurat Covid-19. Dengan sinergi antara Pemda dan Polri maka Polri dapat melaksanakan penyekatan-penyekatan di batas provinsi, jalur-jalur kabupaten dan kotamadya dan dapat melaksanakan tindakan tegas kepada masyarakat yang melanggar PPKM Darurat Covid-19. Penyekatan juga dilaksanakan di stasiun, bandara dan pelabuhan oleh Satgas Covid-19.

Untuk menindak lanjuti Intruksi Mendagri No:15/2021, Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo, mengaktifkan kembali Operasi Aman Nusa II selama PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Sebagai landasan Satgas Operasi Aman Nusa II Kapolri menerbitkan surat telegram bernomor STR/577/VIII/OPS.2/2021 tertanggal 2 Juli 2021. Polisi Republik Indonesia (POLRI) akan melaksanakan Operasi Aman Nusa II dimulai dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 yang secara serentak melibatkan 6 (enam) Polda yaitu melibatkan Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jateng, Polda DIY, Polda Jatim dan Polda Bali untuk melaksanakan operasi pengawasan, edukasi hingga penindakan di masa PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali.(**)

(Penulis: Reihan Farandy/NO AK 18061 LIII/AS)