Lampura Raih APE Pratama 2021 dari Kementerian PPPA

17
Bupati Lampung Utara, Budi Utomo. (fofo: ist)

HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG UTARA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama tahun 2021.

Penghargaan APE itu diberikan, sebagai bentuk atas komitmen dan peran para pemimpin kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Keberhasilan ini, merupakan komitmen Pemkab Lampura mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam berbagai program,” kata Bupati Lampura, Budi Utomo di rumah jabatan bupati setempat, Sabtu (25/09/2021).

Menurutnya, PUG adalah Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis, untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program bidang kehidupan dan pembangunan.

BACA JUGA:  Lima Cakades Petahana di Mesuji Timur Kalah

Sementara itu, kata Budi, kesetaraan gender merupakan suatu proses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, kesempatan, partisifasi, kontrol dan manfaat hasil pembangunan keadilan gender adalah suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam keluarga, masyarakat dan negara.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Dinas PPPA Lampung pada Februari 2021, Kabupaten Lampura masuk dalam nominasi salah satu kabupaten yang akan di verifikasi Tim verifikator dari Kementerian PPPA RI. Puncaknya, pada 19 Maret 2021 Kabupaten Lampura di verifikasi Tim verifikator Kementerian PPPA secara virtual.

BACA JUGA:  Wakapolres Pringsewu Resmikan Kampung Tangguh Nusantara

“Hal ini bertujuan agar kesenjangan gender dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan budaya dapat teratasi. Agar laki-laki, maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses, informasi, manfaat dan mengontrol pembangunan,” tandas Budi.(HL-bud/dra)