Paripurna RPJMD 2021-2026, Berikut Penjelasan Bupati Pesibar

7
Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal saat mengikuti rapat paripurna DPRD penyampaian nota pengantar RPJMD tahun 2021-2026, secara virtual meeting, Senin (11/10/2021). (foto: diskominfo)

HEADLINELAMPUNG, PESISIR BARAT-Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Agus Istiqlal mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yang digelar DPRD kabupaten setempat, Senin (11/10/2021).

Kali ini, Bupati Agus Istiqlal didampingi Sekdakab Lingga Kusuma, Kepala Bappeda Zukri Amin, dan Kepala BPKAD Inyoman Setiawan, mengikuti rapat paripurna tersebut, secara virtual meeting, di Kantor Bupati Pesibar. Selain itu, dihadiri juga oleh pimpinan dan anggota DPRD serta unsur Forkopimda.

Bupati Agus Istiqlal mengatakan, RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun, dan merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah.

Kemudian, lanjutnya, program perangkat daerah, dan lintas  perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.

Agus Istiqlal mengatakan, dalam Raperda RPJMD tahun 2021-2026 yakni,
terwujudnya Kabupaten Pesibar yang amanah, maju dan sejahtera. 

BACA JUGA:  Cegah Covid-19, Polres Lampung Utara Semprotkan Disinfektan di Tempat Ibadah

Menurutnya, visi yang dimaksud dalam proses pencapaian diarahkan dengan 5 misi yaitu, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkeadilan, maju dan berdaya saing, dan mengembangkan infrastruktur wilayah dengan konsep pembangunan inklusif untuk konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan.

Kemudian, kata Agus Istiqlal, mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, mengembangkan destinasi pariwisata unggulan daerah yang berpijak pada kearifan lokal, dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan produktif serta penguatan  sinergitas antar lembaga.

“Visi dan Misi yang kami ambil itu, berdasarkan pada isu strategis kondisi Kabupaten Pesibar,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, ada enam isu strategis di Kabupaten Pesibar yaitu, kondisi perekonomian masyarakat yang masih mengejar ketertinggal dari daerah lain di Provinsi Lampung. Baik dari sisi tingkat kemiskinan, yang relatif tinggi maupun kontribusi PDRB yang masih mengandalkan sektor-sektor tradisional.

BACA JUGA:  Perkara Penipuan yang Menyeret Oknum Dosen Bergulir ke PN Metro

Selanjutnya, kondisi SDM yang secara umum belum dapat bersaing, hal ini dapat dilihat dari angka indeks pembangunan manusia yang masih berada dibawah Provinsi Lampung, dan sarana dan prasarana daerah, ketersediaan fasilitas pemerintahan maupun sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum memadai.

Kemudian, kemampuan keuangan daerah, kondisi fiskal Kabupaten Pesibar serta kemampuan ril keuangan yang terbatas dan sangat bergantung pada dana transfer pusat dan provinsi, dan aksesbilitas daerah masih terdapatnya pekon yang belum sepenuhnya mudah diakses, baik dari sisi akomodasi transportasi dan komunikasi.

“Bahkan Kabupaten Pesibar, yang berdampingan dengan TNBBS pada sisi timur dan Samudera Hindia pada sisi barat, menjadikan daerah yang memiliki potensi bencana alam cukup besar,” tandasnya. (HL-Bowo/*)