HEADLINELAMPUNG, LAMPUNG UTARA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama dari Kementerian RI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Bupati Lampung Utara (Lampura), Budi Utomo mengikuti penayangan rekaman video dan foto penerimaan penghargaan APE secara daring oleh Kementerian PPPA, di Rumah Jabatan Bupati, Rabu (13/10/2021).
Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, penghargaan APE sudah diberikan sejak tahun 2006 untuk melihat kemajuan pembangunan di suatu instansi dan daerah dalam hal Kesetaraan Gender.
Dikatakannya, untuk penghargaan kali ini diberikan kepada 13 kementerian, 29 provinsi, dan 226 kabupaten/kota se-Indonesia.
“Harapan kami, jumlah penerima penghargaan Parahita Ekapraya akan meningkat tahun mendatang,” ujarnya.
Ditambahkan Menteri PPPA, Anugerah Parahita Ekapraya merupakan sebuah bentuk penghargaan atas komitmen dan peran para pemimpin kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Sementara itu, Bupati Budi Utomo menyatakan, keberhasilan Pemkab Lampura meraih APE 2020 merupakan komitmen dalam pembangunan PUG, agar terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan.
Budi mengatakan, PUG adalah Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program bidang kehidupan dan pembangunan.
Menurutnya, Kesetaraan Gender merupakan suatu proses yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, kesempatan, partisifasi, kontrol dan manfaat hasil pembangunan Keadilan Gender adalah Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam keluarga, masyarakat dan negara.
“Hal ini bertujuan agar Kesenjangan gender dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan budaya dapat teratasi. Agar laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses, informasi, manfaat dan mengontrol pembangunan,” tandas Bupati Budi.(HL-bud/dra)
