DPRD Berikan ‘Lampung Hijau’ Pemprov Pinjam Uang Rp569 M

27
Pimpinan DPRD Lampung bersama Gubernur Arinal Djunaidi saat pendatangan persetujuan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2022, Rabu (10/11/2021). (foto: Bayu)

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, memberikan lampu hijau kepada pemerintah provinsi (Pemprov) untuk meminjam dana sebesar Rp569 miliar kepada PT SMI.

Pinjaman jangka panjang daerah tersebut, untuk pembiayaan infrastruktur jalan prioritas di Provinsi Lampung yang diusulkan dalam Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2022.

Kabar pinjaman dana itu, disampaikan oleh juru bicara (Jubir) Banang DPRD Lampung, Darlian Pone dalam rapat paripurna Rancangan KUA-PPAS APBD Lampung tahun 2022, di Gedung DPRD setempat, Rabu (10/11/2021).

Sebelumnya, Darlian Bone menyampaikan terkait infrastruktur jalan Provinsi Lampung masih butuh banyak perihatian.

BACA JUGA:  Plh. Gubernur Lampung, Fahrizal Darminto Dampingi Kunjungan Kerja Menteri Perdagangan ke Pasar Natar

Seperti di Dapil saya, Kabupaten Way Kanan masih ada jalan provinsi mengalami kerusakan,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Darlian, dalam pembahasan APBD 2022, Banang DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakati Pemprov Lampung melakukan pinjaman jangka panjang daerah kepada PT SMI sebesar Rp569 miliar untuk infrastruktur jalan.

“Kita tahu anggaran memang terbatas, disebabkan refocusing dana Covid-19. Tapi DPRD, bersama Pemprov terus melakukan pembahasan mengenai masalah ini,” tukasnya.

BACA JUGA:  Gubernur Arinal Bersama Wagub Nunik Bertemu 5 Pimpinan DPRD Lampung

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pihaknya ingin mendukung perekonomian Lampung untuk lebih meningkat lagi dengan kemantapan jalan provinsi.

“Saya ingin ke depan jalan bisa menumbuhkan perekonomian. Saat ini, banyak yang terbengkalai. Banyak keluhan pengusaha. Dengan rincian yang kita dapati, berharap jalan itu bisa berfungsi sesuai dengan harapan kualitas dan cara kerjanya terjamin. Jangan asal-asalan. Ada perkebunan, tanaman pangan, ketika dilakukan pemasaran terhambat. Kita tidak mau lagi yang penting ekonomi bisa terjamin,” tandas Arinal.(HL-Bud/Ayu)