Satu Tahun Kursi Wabup Lampura Kosong, Ini Penjelasan Qodratur

302
Ini tembusan surat Bupati Budi Utomo kepada Gubernur Lampung, terkait Pemberitahuan Tatib Pemilihan Wabup Lampung Utara. (foto: ist)

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG-Sudah satu tahun kursi Wakil Bupati (Wabup) Lampung Utara dibiarkan kosong. Tepatnya, sejak Budi Utomo yang sebelumnya menjabat Wabup resmi dilantik menjadi Bupati Lampung Utara (Lampura) sisa masa jabatan 2019-2024, Selasa (3/11/2020), menggantikan Agung Ilmu Mangkunegara yang ditangkap KPK.

Terkait kosongnya kursi Wabup Lampura tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung, Qodratur Ikhwan mengatakan, Gubernur Arinal Djunaidi telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Bupati Lampura, Budi Utomo tentang pengisian jabatan Wabup sisa masa jabatan 2019-2024, dengan surat No: 131.18/331/01/2020, dan No: 131.18/1245/01/2021.

Pada surat pertama, Qodratur menjelaskan Bupati Lampura, Budi Utomo telah menjawab dengan surat No: 100/488/01-LU/2020.

Isi surat Bupati Lampura itu, ada 3 point kesepakatan yakni, Bupati dan pimpinan DPRD sepakat untuk mengisi kekosongan jabatan Wabup, Bupati dan DPRD akan merealisasikan pemilihan Wabup sesuai ketentuan perundang-undangan, dan Bupati dan DPRD akan segera merumuskan/menyusun anggaran dan instrumen hukum lainnya, untuk merealisasikan pelaksanaan pemilihan wakil bupati.

BACA JUGA:  Rakerda Dekranasda Lampung, Riana Sari Arinal: Optimis Bangkitkan UMKM di Masa Pandemi Covid-19

“Sayangnya, surat pertama Bupati Lampura dengan isi tiga poin tersebut tidak berjalan. Sehingga Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi kembali mengirim surat kedua,” kata Qodratur kepada Headlinelampung, Kamis (18/11/2021).

Menurutnya, sampai saat ini Bupati Budi Utomo belum memberikan jawaban surat kedua yang dilayangkan Pemprov Lampung, terkait penjelasan kekosongan kursi Wabup Lampura.

“Kami masih menunggu, jawaban dari Bupati Lampura terkait surat kedua itu. Karena, Pemprov belum mengetahui penyebab masih kosongnya kursi Wabup tersebut,” ujar Qodratur yang saat ini menjabat Plt Kepala Biro Otda Pemprov Lampung.

BACA JUGA:  Masa Jabatan Berakhir, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto Pamit

Dijelaskannya, dalam peraturan perundang-undangan baik UU No:23/2014, tentang Pemda dan UU No:10/2016 l, tentang pemilihan gubernur bupati/walikota, tidak ditegaskan sanksi apabila ada kekosongan wakil kepala daerah.

“Oleh karena itu, langkah yang dilakukan oleh Pemprov tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampura,” jelasnya.

Ditambahkan Qodratur, terakhir Bupati Lampura menyampaikan tembusan surat kepada Gubernur Lampung, terkait Pemberitahuan Tatib Pemilihan Wabup sisa masa jabatan 2019-2024 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik (Parpol) pengusung.

“Kami berharap dengan terbentuknya panitia pemilihan, semoga dapat segera mengisi kekosongan kursi Wabup Lampura,” tandasnya. (HL-bud/ayu)