HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG-Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyampaikan sejumlah potensi dan keunggulan, serta upaya pengembangan kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Senin (13/12/2021).
Gubernur Arinal menjelaskan, bahwa potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung sangat besar, bahkan bisa dikembangkan sebagai sentra budidaya lobster nasional.
Menurutnya, Lampung memiliki 2 teluk besar dan perairan laut mencapai 41% dari total luas wilayah untuk dikembangkan budidaya laut dan wisata bahari.
Dikatakannya, garis pantai sepanjang 1.182 km yang sudah berkembang untuk budidaya udang, hatchery dan pariwisata serta perairan umum dan sungai-sungai besar yang memiliki jenis-jenis ikan lokal ekonomis penting.
Kemudian, kata Arinal, sektor pertanian termasuk perikanan didalamnya menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Lampung dengan beberapa agenda kerja utama antara lain Kartu Petani Berjaya (KPB) dan Nelayan Berjaya.
Ia juga menjelaskan, bahwa dalam pengembangan perikanan dan kelautan di Provinsi Lampung, terdapat kebijakan dan program yang menjadi prioritas yaitu, pengembangan perikanan air tawar, dan jenis ikan lokal ekonomis tinggi, pengembangan perikanan air laut dan payau, pengembangan komoditas lobster, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengawasan sumberdaya kelautan serta perikanan.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Arinal meminta dukungan KKP dalam pengembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung. Diantaranya, pembangunan Balai Budidaya Air Tawar di Kabupaten Mesuji, sebagai fasilitas domestikasi untuk pengembangan benih jenis-jenis ikan lokal ekonomis tinggi, di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.
“Kami juga harapkan, dukungan KKP untuk kebijakan pemanfaatan ruang laut bersama antara pusat dan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, KKP akan membuat ikon percontohan tambak di Lampung seluas 100 hektare.
Bahkan, ia juga menyetujui pembangunan Balai Budidaya Air Tawar di Kabupaten Mesuji, dan akan segera melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Lampung.
Terkait Dipasena, Menteri Sakti mengungkapkan bahwa pengelolaan tambak perlu direvitalisasi, termasuk Standard Operasional dan Prosedurnya (SOP).
Untuk diketahui, dalam kunjungannya ke kantor KKP RI, Gubernur Arinal didampingi anggota DPR RI, Hanan A Rozak, Kepala Bappeda Mulyadi Irsan, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Liza Derni. (HL-bud/ayu/*)