Eva Dwiana Terima Penghargaan dari Menteri PAN-RB

70
Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana saat menerima penghargaan dari Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, di Hotel Jalan Metro Pondok Indah Jakarta Selatan, Selasa (08/03/2022). (foto: ist)

HEADLINELAMPUNG, BANDAR LAMPUNG-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI terkait pelayanan publik.

Piagam Penghargaan pembina Pelayanan Publik kategori prima tahun 2021 tersebut, diterima langsung oleh Walikota Eva Dwiana dari Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, di Hotel Jalan Metro Pondok Indah Jakarta Selatan, Selasa (08/03/2022).

Untuk diketahui, penghargaan ini diberikan setelah dilakukan evaluasi yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan DPMPTSP kabupaten/kota se-Indonesia.

BACA JUGA:  Panggung Utama FSB ke-8 Dimeriahkan 130 Grup Orkes dan Nyambai

Evaluasi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 17/2017 ada enam aspek tersebut adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, secara reformasi birokrasi bukan merupakan program Kementerian PAN-RB, tetapi salah satu visi-misi dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, birokrasi di negara manapun lehernya pemerintahan. Apabila birokrasi gagal, pasti akan mendapatkan penilaian dari masyarakat bahwa pemerintah pusat hingga daerah itu gagal.

BACA JUGA:  Winarti Beri Sinyal, Bangun Rumah Sakit di Banjarmargo

“Maka reformasi, memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, cepat dan berani mengambil keputusan, serta mempercepat perizinan dan pelayanan publik,” ungkapnya.

Tjahjo Kumolo mengatakan, hambatan perizinan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, termasuk bagaimana melayani masyarakat itu dengan cepat.

“Maka setiap tahun, kita melakukan evaluasi seluruh kementerian, dan lembaga. Insyallah, pada akhir 2024 sebanyak 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi, TNI Polri membuat inovasi mempercepat pelayanan publik,” tandasnya. (HL-Nuy)